Kementerian PUPR: Perbaikan Jalan Pantura Selesai 28 Februari

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan perbaikan jalan khusus untuk jalur pantai utara (Pantura) dan jalur selatan. Perbaikan ditujukan untuk jalan-jalan yang berlubang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perbaikan jalan untuk Pantura dilakukan secara masif. Harapannya, perbaikan ratusan lubang di Pantura rampung hari ini.

"Kalau Pantura saya kira sudah kita tangani dengan masif, tadi malam telepon masih ada 270 lubang yang harusnya kemarin selesai, tapi karena hujan hari kemarin mudah-mudahan hari ini tutup semua di Pantura dari Tegal sampai Semarang," jelas dia Senin (27/2/2017).

Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, perbaikan juga dilakukan di jalur selatan seperti Pejagan, Prupuk sampai Yogyakarta. Dia berharap, perbaikan segera rampung sehingga layak digunakan saat Lebaran nanti. "Kita targetkan tanggal 28 tertangani semua dan kita jaga terus sampai Lebaran. Karena ini kan musim penghujan terus," ungkap dia.

Arie tak membeberkan alokasi dana untuk perbaikan jalan tersebut. "Saya tidak hafal tapi dengan dana itu semua sudah dialokasikan. Hanya dipercepat semua pelaksanaannya. Kita fokuskan di awal-awal ini nanti tinggal jaga," ujar dia.

Basuki mencermati, rusaknya jalan disebabkan minimnya drainase. Maka dari itu, Kementerian PUPR akan membuat program pembangunan drainase jalan nasional. "Kami memang buat program pembangunan drainase jalan nasional terutama yang Pantura ini banyak warung kita trabas saja. Karena memang itu," pungkas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memperketat pengawasan terhadap truk pengangkut barang yang beroperasi di jalan provinsi.‎ Hal ini terkait dengan sering terjadinya kerusakan jalan akibat kendaraan kelebihan kapasitas muatan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu penyebab rusaknya jalan antar provinsi lantaran dilewati oleh truk pengangkut barang yang muatannya melebihi kapasitas. Dalam pengetatan tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kita tahu jalanan selalu rusak karena truk kelebihan muatan, oleh karena saya akan tingkatkan pengawasan ini. Minggu ini akan kita bicarakan dengan Kementerian PUPR untuk bisa berjalan bersama-sama," ujar dia seperti ditulis Senin (27/2/2017).

Kementerian Perhubungan menerapkan sanksi yang tegas bagi truk yang membawa muatan melebihi kapasitas. Pengawasannya akan dilakukan dengan memaksimalkan fungsi jembatan timbang.

"Tapi kita juga melakulan law enforcement di jalan-jalan raya dengan menggunakan jembatan timbang. Jembatan timbang akan kita fungsikan agar yang kita minta adalah mereka harus mengangkut sesuai dengan jumlah muatan," kata dia. (Amd/Gdn)