Pemerintah Putuskan Skema Pembiayaan LRT

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan skema pembiayaan untuk proyek light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Pembiayaan ini untuk menggarap LRT tahap I yang menghubungkan Bekasi Timur-Cibubur-Cawang-Dukuh Atas.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menerangkan, pembiayaan LRT ini kombinasi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pinjaman atau sindikasi perbankan.

"Skemanya antara pemerintah, BUMN, ada konsorsium atau pendanaan perbankan, nanti dihitung semuanya," kata dia usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Dia mengatakan, dalam proyek ini pemerintah melibatkan PT KAI (Persero) sebagai investor. Sementara, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) tetap berlaku sebagai kontraktor sebagaimana kontrak yang diteken dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mardiasmo bilang, nantinya pemerintah akan mengucurkan lagi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun untuk KAI. Namun, PMN ini belum diputuskan apakah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 atau melalui APBN 2018.

"Tambah Rp 5,6 triliun tapi kita bisa masuk 2017 atau 2018. Kita inginnya 2018 juga bisa," ujar dia.

Atas keputusan pembiayaan ini, pemerintah akan segera melakukan perbaikan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepetan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi.

"Sudah diajukan Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) ke Sekretariat Kabinet (Sekab). Minggu ini selesai," tutur dia.