Tanpa Kebijakan Ini, Generasi Milenial RI Makin Susah Beli Rumah

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan besar dalam rangka mengatasi kesenjangan penduduk Indonesia. Namanya kebijakan ekonomi berkeadilan, yang salah satu kebijakannya berbasis lahan, meliputi reforma agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota (urban poor), nelayan, dan budidaya rumput
laut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, selama ini penguasaan lahan secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu menyebabkan terjadinya ketimpangan. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, Darmin menambahkan, ada 54 persen petani lokal yang hanya menguasai lahan paling luas 0,5 hektare (ha).

"Harus diakui dari dulu kita tidak pernah menyentuh soal ini. Masalah lahan adalah area yang sangat fundamental dalam pemerataan ekonomi," kata Darmin saat Diskusi Ekonomi yang diselenggarakan Liputan6.com di SCTV Tower, seperti ditulis Minggu (5/3/2017).

Oleh karenanya, pemerintah akan melakukan pendataan terhadap kepemilikan lahan, land bank, izin yang dimiliki maupun kebun yang sudah ditanami di sektor perkebunan di seluruh Indonesia. Paralel, pemerintah akan merumuskan kebijakan pengembangan dan peremajaan kebun rakyat secara bertahap.

Menurut Darmin, pelaksanaan reformasi agraria terutama pada lahan memang tidak mudah. Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah harus segera memulai kebijakan tersebut. "Jika tidak dimulai, masalah lahan akan menjadi batu penghalang paling besar dalam perekonomian kita," dia menegaskan.

Lebih jauh dijelaskannya, harga tanah di perkotaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan 15 persen-20 persen. Apabila dirata-ratakan sebesar 18 persen peningkatan harga jual lahannya dan pada akhirnya mengerek harga rumah. Sementara kenaikan pendapatan atau gaji masyarakat paling tinggi 10 persen.

"Kalau tidak ada reforma agraria, generasi milenium kita akan semakin sulit membeli rumah. Jangankan beli tunai, nyicil pun tidak bisa. Jadi kita harus merancangnya dengan baik," Darmin mengungkapkan. Diketahui generasi milenial atau milenium adalah mereka yang lahir mulai dari tahun 1980 ke atas

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebelumnya menyatakan untuk skema reforma agraria, pemerintah akan mempercepat sertifikat tanah rakyat agar lebih terjamin. Untuk skema ini, ada 9 juta ha tanah yang akan disertifikasi. Namun pada tahun ini ditargetkan 5 juta ha lahan sudah disertifikasi dan diberikan kepada masyarakat.