Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengerjakan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 Kilometer (Km). Ada tiga tujuan pemerintah ‎menyambungkan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ‎pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 Km, sudah terealisasi 3.850 Km. Sementara pembangunan jalur perbatasan dari sepanjang 1.098,2 Km, yang sudah tersambung sepanjang 884 Km.
"Sisanya sepanjang 450 Km ditargetkan tembus tahun ini. Kami sudah terjunkan 3 tim untuk ke Papua. Sedangkan sisa dari jalur perbatasan 214,2 Km bisa tembus di 2018. Ini targetnya," kata dia saat Diskusi Media Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua, Cafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).
Advertisement
Baca Juga
Leb‎ih jauh dijelaskan Basuki, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua karena tiga tujuan utama. Pertama, untuk menciptakan keadilan. Kedua, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, dan ketiga mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah.
‎"Inilah tantangan dalam pemerataan pembangunan. Di Papua, harga BBM sudah satu harga, tapi harga semen masih Rp 2,5 juta per sak di Jayawijaya dan Intan Jaya, Papua," dia menerangkan.
Menurutnya, pemerintah mempunyai beberapa dasar hukum dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. ‎Yakni, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
"‎Untuk mempercepat konektivitas di Papua, alokasi anggaran dari Kementerian PUPR sekitar Rp 7 triliun-Rp 8 triliun sejak 2015-2017. Untuk Papua dialokasikan Rp 5 triliun dan Papua Barat Rp 2 triliun," Basuki menuturkan.