RI Ingin Transaksi Dagang ke 2 Negara Ini Pakai Baht dan Ringgit

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) terus menindaklanjuti kerja sama perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal (local currency settlement) antara Malaysia dan Thailand.

Targetnya transaksi perdagangan Indonesia ke dua negara tersebut bisa menggunakan mata uang Ringgit dan Baht pada semester II 2017.

Upaya finalisasi ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan dua nota kesepahaman bilateral antara BI, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand pada Desember lalu.

"Kita tindaklanjuti local currency settlement antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Ini sudah bisa diselesaikan," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, seperti ditulis Selasa (7/3/2017).

Kerja sama bilateral ini akan memfasilitasi kegiatan ekonomi dan keuangan antar ketiga negara dengan lebih efisien. Menurut Agus, local currency settlement akan memberi manfaat bagi pelaku usaha melalui pengurangan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi perdagangan serta investasi.

"Kalau sebelumnya menggunakan mata uang dolar AS atau Euro dalam perdagangan yang artinya rupiah harus di konversi ke dolar AS, lalu di konversi lagi ke Baht atau Ringgit, sekarang langsung cross rate ke Baht atau Ringgit. Jadi struktur biaya lebih efisien," dia menjelaskan.

Agus mengatakan, sistem di Indonesia telah siap menjalankan local currency settlement. Saat ini BI sedang melakukan finalisasi untuk meyakinkan eksportir maupun importir yang menerima mata uang Baht atau Ringgit bisa mengakses kurs lebih efisien.

"Jadi bisa dilakukan melalui kantor bank dari Thailand atau Malaysia di Indonesia, dan begitupun di Thailand harus ada yang mampu meng-konversi menjadi rupiah. Ini yang sedang kita bangun agar efisien," dia menerangkan.

Diakui Agus, implementasi local currency settlement antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand bisa berjalan pada semester II 2017. "Sekarang dalam taraf tindaklanjut untuk bisa diimplementasikan di semester II 2017," tegas Mantan Menteri Keuangan itu. (Fik/Nrm)