Presiden Jokowi Minta Pengusaha Petakan Pasar Produk Mebel RI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya agar pasar mebel produksi dalam negeri dapat diperluas dengan memperkuat nilai tambah dan memetakan ulang wilayah untuk dimasuki mebel Indonesia.

"Kita sepakat bahwa industri furniture dan craft ini adalah semangatnya added value, tidak semangat instan, tapi betul-betul bahan baku ini diolah untuk menjadi added value," kata Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto saat membuka Pameran Furniture Internasional Indonesia 2017 di JI-Expo, Sabtu (11/3/2017), seperti dikutip dari laman Antara.

Soenoto mengatakan Presiden Jokowi memberi masukan kepada himpunan untuk memetakan pasar-pasar yang potensi untuk dimasuki oleh produk mebel Indonesia.

Soenoto menuturkan, saat ini industri mebel dan kerajinan menjadi salah satu penopang ekonomi bagi masyarakat, khususnya UMKM.

Himpunan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri juga dapat membantu pengembangan usaha dengan memangkas regulasi pungutan di daerah yang dinilai terlalu berat bagi dunia UMK.

"Setiap 1 miliar dolar itu menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja. Artinya ada dua juta nyawa yang bisa kita hidupi hari demi hari," ujar Soenoto.

Soenoto juga membandingkan Indonesia memiliki lawan di kawasan Asia Tenggara di industri mebel yaitu Vietnam yang mencatatkan nilai ekspor mebel di atas US$ 6 miliar.

Soenoto mengatakan, kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah, HIMKI berharap dapat meningkatkan ekspor produk dan bersaing dengan nilai tambah yang beragam.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan banyak desain dan inovasi yang terjadi di industri mebel.

"Dari sisi desain ini, tinggal sekarang masuk ke marketnya seperti apa. Apakah harga-harga kita bisa berkompetisi, berkompetitif. Pesaing kita yang berat mana? Vietnam dan Malaysia. Saya kira dengan desain-desain yang baik seperti ini kita bisa meningkatkan (ekspor)," kata Jokowi.

Untuk mendukung UMK di industri mebel dan kerajinan,Jokowi menuturkan, pemerintah juga segera melakukan pembahasan terkait Sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK).

SVLK ini sebagai upaya meyakinkan pasar kalau bahan baku yang dipergunakan legal. Akan tetapi, mekanisme sertifikasi secara tidak langsung akan menjadikan harga bahan baku lebih mahal dari pada bahan baku tanpa sertifikasi.

Menurut data HIMKI, pasar mebel domestik pada Januari 2017 tumbuh 2,76 persen. Sementara itu, data BPS menunjukkan ekspor mebel per Januari 2017 meningkat jadi US$ 148 juta dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 144 juta.