Usul YLKI Buat Pemerintah Jika Tol Tak Bisa Bayar Tunai Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghapus metode pembayaran tunai di gerbang tol pada tahun ini. Dengan demikian para pengguna tol harus membayar dengan menggunakan elektronik money (e-money).

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengaku ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan para operator jalan tol sebelum menerapkan kebijakan itu.

Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi yang digunakan. Selama ini e-money yang dugunakan untuk pembayaran tol masih terbatas untuk bank-bank tertentu.

"Kalau mau semua bayar pakai e-money, ya buka untuk semua bank bisa lakukan pembayaran, tidak hanya bank-bank tertentu saja," kata Tulus saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (14/3/2017).

Kedua, para penyedia kartu elektronik harus bekerjasama dengan para operator jalan tol untuk memperluas akses pengisian ulang uang e-money.

Ketiga, penghapusan sistem pembayaran tunai ini juga harus diimbangi dengan pengintegrasian pembayaran tol. Sehingga gerbang tol harus lebih diminimalkan jumlahnya.

"Kemudian saat penerapannya nanti, tetap harus sediakan satu atau dua pintu tol yang teruma cash, jadi ini utk antisipasi di masa transisi saja," terangnya. 

Sebelumnya pada 13 Maret 2017, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan seluruh gerbang tol di Indonesia akan menerapkan transaksi pembayaran non-tunai atau secara elektronik pada akhir 2017. Pelaksanaannya bakal dilakukan secara bertahap hingga mencapai 100 persen pada akhir tahun ini.

Kepala BPJT Herry TZ mengungkapkan, pihaknya bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Bank Indonesia (BI), dan perbankan sedang bekerja mendukung gerakan nontunai yang diinisiasi BI. Salah satunya meningkatkan transaksi pembayaran non-tunai alias elektronik di jalan tol.

"Kami ingin meningkatkan penetrasi penggunaan transaksi pembayaran nontunai atau elektronik di semua gerbang tol di seluruh Indonesia. Kita lagi bekerja untuk mewujudkan cashless society di jalan tol tahun ini," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Herry lebih jauh menjelaskan, saat ini penetrasi penggunaan transaksi pembayaran elektronik di gerbang tol baru mencapai 23 persen. Targetnya 100 persen di 2017. "Nanti akan meningkat, kan sekarang 23 persen, kemudian naik jadi 30 persen-40 persen. Harapannya bisa 100 persen di 2017," kata dia.

Menurut Herry, tujuan transaksi non-tunai adalah untuk memangkas waktu antrean kendaraan di gerbang tol, sehingga lebih efisien. Nantinya, seluruh gerbang tol dapat melayani transaksi pembayaran elektronik dari semua bank, bukan hanya bank badan usaha milik negara (BUMN) saja.

"Alasannya supaya lebih efisien, makanya nanti nasabah semua bank bisa bayar tol nontunai di gerbang tol, tidak cuma bank BUMN saja," katanya. (Yas/Gdn)