Mendag Enggar Minta IKM Tak Dipungut Uang Satu Sen pun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita meminta pemerintah daerah (pemda) atau pihak mana pun untuk tidak memungut uang kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyelenggaraan pameran maupun kegiatan lainnya. Dia juga mendesak bupati atau kepala daerah agar bertindak tegas terhadap pungutan-pungutan liar tersebut.

"Jangan pernah mengutip satu sen pun untuk industri kecil dan menengah (IKM) atau UMKM. Saya tidak pernah mau. Kalau ada kutipan apa pun, saya minta Bupati untuk mengusut itu dan tindak," tegas Enggartiasto saat berbincang dengan wartawan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti ditulis Jumat (17/3/2017).

Pernyataan itu dilontarkan Enggartiasto terkait batalnya acara Gelar Karya UKM Jember yang digelar PT HM Sampoerna Tbk. Dari jadwal yang diterima Liputan6.com, acara tersebut akan dibuka oleh Mendag dan Bupati Jember, Faida pada Kamis (16/3/2017). Namun tiba-tiba batal tanpa ada alasan yang jelas.

"Saya tentu harus berhati-hati, siapa yang hadir dan kami tidak mau ada kutipan apa pun. Kita mau lihat apakah dia hadir melalui apa, salah atau tidak, saya tidak mau," kata Enggartiasto.

"Saya dapat informasi dan Bupati (Jember) mengambil langkah dan saya support. Buat apa pengerahan massa, saya tidak perlu massa, yang begini riil lebih nyata. Jangan mengerahkan massa hanya untuk bertemu dan meminta, riil begini saja dan kalau UKM perlu binaan, kita akan bina lebih dari itu," dia menjelaskan.

Lantaran batal, Mendag dan Bupati Jember akhirnya mengajak dialog belasan UMKM yang memproduksi komoditas maupun produk unggulan siap ekspor asli Jember, seperti kopi, edamame, beras organik, serta kakao atau cokelat.

Dikonfirmasi kepada Direktur Indpenden HM Sampoerna, Yos Adiguna Ginting, pihaknya membantah telah membatalkan secara sepihak Galeri UKM Jember yang akan diikuti ratusan pengusaha UMKM.

"Tidak mungkin kita membatalkan sepihak. Bukan pembatalan, acaranya sebagian terlaksana, hanya saja skalanya diubah dengan pertimbangan tertentu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pemkab. Kita kan hanya pendukung atau warganya saja," tandasnya.