OJK Ingin Pembiayaan Infrastruktur Terbesar dari Sektor Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peran industri jasa keuangan, khususnya pasar modal dalam pembiyaan pembangunan infrastruktur di Indonesia meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan Indonesia setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp 1.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun ini. Dari total itu, 30 persen dipastikan dibiayai APBN.

Selain pembiayaan dari APBN, sebanyak 11 persen ditargetkan berasal dari APBD dan 22 persen dari BUMN. Selain itu, masih ada segmen pendanaan yaitu berasal dari sektor jasa keuangan.

"‎Jadi sisa sumber pendanaan 37 persen kita harapkan dari sektor jasa keuangan. Di sektor ini ada perbankan, industri jasa keuangan non bank, dan juga dari pasar modal," kata dia di Gedung Bank Indonesia (BI), Senin (20/3/2017).

Nurhaida menambahkan, ketiga sektor keuangan tersebut harus bekerja bersama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, karena nilainya yang besar dan terbatasnya pembiayaan dari industri perbankan.

Dalam hal ini, pasar modal dianggap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang cocok karena memiliki instrumen jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur.

"Pasar modal kami lihat cocok untuk pembangunan infrastruktur karena ada surat utang jangka panjang. Pasar modal itu bentuknya adalah perusahaan infrastruktur bisa menerbitkan obligasi. Kemudian perbankan bisa menerbitkan obligasi untuk bisa menyalurkan kredit. Ini intinya sektor keuangan bisa memberikan kontribusi bagi infrastruktur sebesar 37 persen," dia menjelaskan.

Sebab itu, lanjutnya, peran pasar surat utang atau obligasi penting sekali untuk dikembangkan. Hal ini karena surat utang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infra di Indonesia. (Yas/nrm)