ADB Siap Kucuri RI Utang US$ 2 Miliar untuk Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta Indonesia akan kembali memperoleh pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) senilai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26,6 triliun pada tahun ini. Utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang ditaksir mencapai US$ 74 miliar.

Wakil Presiden ADB untuk Urusan Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan, Bambang Susantono mengungkapkan, ADB telah mengalokasikan pinjaman sebesar US$ 10 miliar selama 5 tahun ke depan. Itu artinya, utang yang diberikan ADB sebesar US$ 2 miliar atau Rp 26,6 trilun (kurs Rp 13.300 per dolar AS) setiap tahun untuk Indonesia.

"Pinjaman lunak (soft loan) ADB ke Indonesia US$ 2 miliar per tahun. Jadi selama 5 tahun ke depan totalnya US$ 10 miliar," kata Bambang saat peluncuran laporan Meeting Asia's Infrastructure Needs di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Sementara itu, Direktur ADB, Edimon Ginting menambahkan, pinjaman ke pemerintah dan swasta di Indonesia sebelumnya lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur di sektor energi baru dan terbarukan. Akan tetapi ke depan, ADB mempertimbangkan pembiayaan di sektor transportasi.

"Memang lebih banyak di sektor energi baru dan terbarukan dan ketinggalan di transportasi. Nanti ada opsi lain mengarah ke sana, misalnya bangun bandara, dan proyek lain. Tapi proyek harus sudah siap," jelasnya.

Deputy Chief Economist ADB, Juzhong Zhuang melaporkan hasil studi ADB bahwa kebutuhan Indonesia membangun infrastruktur selama 2016-2020 mencapai US$ 74 miliar dengan perhitungan biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Perhitungan ini mengalami kenaikan dari estimasi sebelumnya US$ 23 miliar di 2015. Berarti ada kekurangan atau gap sebesar US$ 51 miliar atau 5,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Namun demikian, jika dihitung tanpa biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia sebesar US$ 70 miliar. Nilai kekurangannya hanya sebesar US$ 47 miliar atau 4,7 persen terhadap PDB.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Wismana Adi Suryabrata mengungkapkan, kebutuhan infrastruktur di Indonesia dalam 5 tahun mencapai Rp 4.800 triliun.

"Itu dibiayai pemerintah 41 persen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 22 persen, serta investasi swasta dengan porsi 37 persen. Kita sedang dorong yang dari swasta, melalui skema Public Privat Partnership (PPP)," tandasnya.