Pencairan Pinjaman Proyek Kereta Cepat Tunggu RTRW

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, saat ini proses pencairan pinjaman dana untuk untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menunggu keluarnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional. Pinjaman tersebut berasal dari China Development Bank (CDB).

Rini mengungkapkan, pihak China mensyaratkan supaya pinjamannya bisa segera cair, maka harus ada RTRW. Dengan demikian, penetapan lokasi (penlok) untuk pembangunan proyek ini tidak berubah.

"Oo itu bisa dilakukan, tapi yang utama RTRW harus fix. Pembicaraan kita dengan CDB, RTRW harus fix sehingga penloknya tidak bisa berubah. Selama bisa demikian, CDB tidak masalah," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Rini mengungkapkan, agar RTRW ini masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut harus melalui persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua itu nunggu RTRW untuk di tanda tangan bapak presiden, kalau tidak kita tidak bisa gerak untuk pembebasan lahannya. Karena RTRW yang menentukan penlok itu tidak lagi berubah. Jadi tinggal itu prosesnya," kata dia.

Selain itu, lanjut Rini, yang menjadi perhatian pemerintah yaitu ‎pembebasan lahan di sekitar Halim Perdana Kusuma. Pembebasan lahan ini harus diselesaikan bersama dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik lahan.

"Tapi yang utama tetap penekanannya karena salah satu pembangunan utamanya adalah Halim, karena itu ada proses terowongan yang cukup panjang. Mereka mengharapkan kita proses negosiasi dengan Angkatan Udara terselesaikan dulu. Jadi selain RTRW, penyelesaian lahan dengan Angkatan Udara harus selesai," ujar dia.‎

Sebelumnya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tengah mengusahakan pencairan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lebih cepat.

Pencairan ini diharapkan bisa menjadi tambahan investasi dalam percepatan pembangunan proyek tersebut. Nantinya PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai perusahaan yang menerima dana.

"Mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung, kita sedang negosiasi pencairan dengan CDB, karena mereka minta pencairan itu kalau lahan sudah selesai dibebaskan 100 persen, sementara kita sudah selesaikan 85 persen,‎" kata Direktur Keuangan Wika, A.N.S Kosasih ‎di kantornya, Jumat 17 Maret 2017.

Dari hasil negosiasi, diharapkan, dari total pinjaman yang akan diberikan CDB sebesar Rp 53 triliun, bisa ada pencairan di tahun ini setidaknya 30 persen.