Cara Pemerintah Tingkatkan Jiwa Pelayanan Publik ke PNS

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan Gerakan Indonesia Melayani. Gerakan ini‎ sebagai salah satu implementasi dari Gerakan Revolusi Mental sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016‎.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang hadir dalam acara itu menyampaikan, bukan hal yang mudah untuk membangun Pegawai Negeri Sipil (PNS0) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jiwa melayani. Puan meminta pelayanan publik yang tidak optimal didobrak dan dirubah.

"Selama ini masyarakat menilai jika pemerintah tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik, hal tersebut harus didobrak serta diubah agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan pemerintah," ungkap Puan pada acara Sosialisasi Gerakan Indonesia Melayani kepada Kementerian/Lembaga di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (23/3/2017).

Dirinya berharap agar ASN bisa menjadi penggerak utama dan katalisator serta teladan bagi gerakan perubahan tersebut. Keteladanan ASN dapat diwujudkan melalui praktik pelayanan publik agar semakin baik dan nyata untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Menteri PANRB, Asman Abnur, sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Melayani, mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Aparatur Sipil Negara yang melayani.

Meski diakuinya hal terebut tidaklah mudah. Tetapi dengan dukungan berbagai pihak, diantaranya Kemeko PMK, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, BKN, LAN, Ombudsman, TNI, dan Polri, pihakya telah menetapkan target dan merumuskan rencana aksi yang terbagi ke dalam 10 fokus program.

“Ada tiga hal yang menjadi target dari Gerakan Indonesia Melayani, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas manusianya, bagaimana memperbaiki sistem dan aturannya, dan bagaimana meningkatkan sarana dan prasana pelayanan publiknya,” katanya.

Lebih lanjut Asman menuturkan, dalam peningkatan kualitas manusia, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1) Peningkatan kapasitas SDM ASN;
2) Peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum;
3) Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
4) Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
5) Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif;
6) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ASN;
7) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
8) Penyederhanaan pelayanan birokrasi;
9) Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik.
10) melaksanakan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, agar kualitas pelayanan dapat lebih ditingkatkan lagi.

(Yas/Gdn)