Menperin Tak Masalahkan RI Dituding Curang oleh Trump

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memasukkan Indonesia dalam daftar negara curang yang membuat defisit perdagangan Negeri Paman Sam selama ini. Tudingan tersebut tidak membuat khawatir pemerintah mengingat Indonesia sudah menerapkan kebijakan dagang yang adil dengan AS.

"Kan perdagangan kita dengan AS memang positif. Dan kita melakukan fair trade, jadi kalau fair trade tidak masalah. AS juga kan ada investasi di Indonesia," tegas Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak berkomentar banyak mengenai perintah eksekutif Trump untuk mengumumkan negara-negara yang menjadi penyebab defisit perdagangan AS. "Nanti soal itu Pak Menko (Perekonomian) yang koordinir ya," tegasnya.

Sore ini digelar rapat koordinasi perdagangan internasional di kantor Kemenko Bidang Perekonomian. Rapat ini dihadiri Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Namun ketika ditanyakan apakah agenda rakor perdagangan internasional ini untuk merespons kebijakan dagang Donald Trump, baik Wamenkeu dan Menperin membantahnya. "Bukan, ini soal Free Trade Aggreement (FTA)," tukas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan stafnya untuk mengumumkan negara-negara yang bertanggung jawab atas defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) yang mencapai US$ 50 miliar. Negara-negara ini disebutnya sebagai negara yang curang terhadap perdagangan AS.

Pejabat Tinggi AS mengatakan bahwa Donald Trump akan mengeluarkan dua perintah eksekutif untuk mencari akar masalah penyebab defisit neraca perdagangan AS.

Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan, salah satu perintah Trump berupa analisa negara per negara dan produk per produk. Hasilnya akana dilaporkan pada Trump dalam 90 hari.

Mereka akan melihat bukti kecurangan, perilaku tak pantas, kesepakatan dagang yang tidak sesuai dengan janji, kurangnya penegakan hukum, persoalan mata uang dan kendala dengan Organisasi Perdagangan Dunia. "Ini akan menjadi dasar untuk keputusan yang diambil pemerintah," ujarnya.

Perintah itu akan keluar satu pekan sebelum Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan nampaknya akan menjadi peringatan dini atas Beijing. "Perlu disebutkan bahwa sumber defisit terbesar adalah China," kata Ross.

Selain China, ada belasan negara lain dinilai menjadi penyebab defisit neraca perdagangan AS atau disebut curang. Negara tersebut ialah Kanada, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Swiss, Taiwan, Thailand dan Vietnam. (Fik/Gdn)