Bappenas Kaji Wacana Ibu Kota Pemerintahan Pindah ke Palangkaraya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berencana mengkaji pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kajian ini dilakukan atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang serius merealisasikan wacana sejak era pemerintahan Soekarno itu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian teknis terkait relokasi ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Kajian itu menyangkut beberapa hal, termasuk pentingnya pemindahan ini untuk pemerataan ekonomi di Tanah Air.

"Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi)," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Kajian lainnya, Bambang menambahkan, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.

"Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota karena pasti menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN," papar dia.

Menurutnya, pemindahan ini penting karena sudah tercetus sejak era orde lama. "Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno," tegas Mantan Menteri Keuangan itu.

Sebelumnya, Menteri Bambang saat membuka Musrenbang Kalteng 2017 di Palangkaraya, Kamis (6/4/2017) mengatakan, Presiden Jokowi meminta Bappenas melakukan kajian teknis perihal pemindahan ibu kota tersebut.

"Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota)" ujar dia.