Negara Anggota IDB Suntik Pembiayaan Rp 13,3 Triliun ke PT SMI

Liputan6.com, Nusa Dua - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) meraih pembiayaan yang berasal dari dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) negara-negara anggota Islamic Development Bank (IDB) senilai US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 13,3 triliun (kurs 13.300 per dolar AS). Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan enam poin perjanjian. Namun dia belum memberikan penjelasan detail mengenai enam poin perjanjian itu. Nota kesepahaman pinjaman US$ 1 miliar ini diteken oleh Presiden IDB Bandar Al Hajjar dan Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini. Disaksikan oleh Sri Mulyani.

"Nota kesepahaman ini untuk mengeksplorasi peluang investasi kedua belah pihak hingga US$ 1 miliar. Kami undang SWF lain untuk berinvestasi di dana tersebut," ujar Sri Mulyani saat sambutan di acara The 3rd IDB Member Countries Sovereign Investments Forum di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, Senin malam (10/4/2017).

Untuk diketahui, PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada bidang pembiayaan infrastruktur. Sementara negara anggota IDB saat ini tercatat sebanyak 57 negara.

Sri Mulyani menuturkan, pembiayaan dari dana abadi negara-negara anggota IDB yang disuntikkan ke PT SMI akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan strategi pemerintah saat kondisi ekonomi dunia mengalami ketidakpastian, termasuk tekanan perdagangan internasional.

"Dibutuhkan sekitar Rp 4.900 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia sampai 2019. Ada 225 proyek yang sudah diidentifikasi sesuai prioritas nasional," dirinya menambahkan.

Ia menuturkan, pembangunan infrastruktur sangat penting bagi peran ekonomi nasional. Sayangnya, lanjut Sri Mulyani kebutuhan pendanaan hingga Rp 4.900 triliun itu tidak dapat ditanggung sepenuhnya dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, bahkan termasuk melibatkan BUMN.

"Jadi peran swasta sangat penting. Kami sudah punya skema pembiayaan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," tegas Sri Mulyani.

Dia mengatakan, pertemuan lebih dari 300 delegasi negara-negara anggota IDB dan non anggota IDB pada event tahunan The 3rd IDB Member Countries Sovereign Investments Forum ini sangat penting untuk menjajaki peluang investasi satu sama lain.

"Sebagai salah satu negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat mendayagunakan peluang SWF untuk pembiayaan infrastruktur. Karena infrastruktur bisa meningkatkan pertumbuhan bagi 40 persen masyarakat di lapisan ekonomi bawah," ujar Sri Mulyani.