Apa Kabar Pendirian Mega Bank Islamic antara RI, Turki, dan IDB?

Liputan6.com, Nusa Dua - Masih ingat dengan rencana pembentukan Mega Islamic Bank (IMB) oleh Indonesia, Turki, dan Bank Pembangunan Islam (Mega Islamic Bank/MIB) yang dicetuskan pada April 2016?

Rencana tersebut terus dimatangkan karena bank ini akan mempunyai peranan penting, salah satunya memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di dunia.

Presiden IDB Group, Bandar Al Hajjar mengungkapkan, diskusi dan studi pendirian Mega Islamic Bank terus berlangsung. Belum lama ini, sudah terbentuk kelompok kerja teknis yang beranggotakan perwakilan dari Indonesia, Turki, dan IDB.

"Sampai saat ini studi tentang gagasan Mega Islamic Bank masih berjalan. Setelah bulan lalu mengadakan pertemuan, sebentar lagi akan digelar pertemuan serupa guna melanjutkan diskusi," kata Al Hajjar saat ditemui di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, Rabu (12/4/2017).

Menurut Al Hajjar, pendirian Mega Islamic Bank sangat penting sekali bagi negara-negara yang tergabung. Termasuk menyediakan pembiayaan infrastruktur khususnya bagi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Mega Islamic Bank penting sekali untuk memberi solusi manajemen likuiditas di pasar, memberi kebijakan instrumen antar bank, dan menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur buat negara-negara anggota OKI sesuai prinsip syariah," Mantan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi itu menjelaskan.

Dari data Al Hajjar, kebutuhan anggaran infrastruktur negara-negara di dunia mencapai US$ 3,3 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara anggaran yang tersedia hingga saat ini baru menyentuh US$ 2,5 triliun, sehingga ada total kekurangan dana infrastruktur secara global sebesar US$ 800 miliar.

"Sedangkan kekurangan pembiayaan infrastruktur di negara-negara anggota IDB mencapai US$ 200 miliar-US$ 220 miliar per tahun," dia menerangkan.

Untuk diketahui, rencana pendirian Mega Islamic Bank sudah mencuat sejak April tahun lalu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) sebelumnya Bambang Brodjonegoro, Presiden IDB dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menkeu Turki membahas proses pendirian MIB tersebut.
 
"Dalam pertemuan three partite ini disepakati untuk dilakukan koordinasi lebih erat di antara negara-negara dan IDB yang akan menjadi pendiri MIB," kata dia.

Sebagai tindak lanjut, kata Suahasil, akan ditugaskan pejabat senior dari kedua negara untuk membahas tentang struktur kelembagaan dan skema bisnis serta pendanaan Mega Islamic Bank tersebut. Penetapan struktur kelembagaan ini ditargetkan selesai kurang dari enam bulan.  

"Saat ini belum ada pembicaraan investasi MIB bersama Turki dan IDB. Nanti kita bentuk tim kecil senior official dulu untuk membicarakan struktur governance-nya, board of director-nya mau bagaimana, kan ada gaya AIIB, Bank Dunia, ADB dan lainnya," dia menjelaskan.