Menteri Amran: Jangan Mau Didikte Eropa

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berang terhadap Parlemen Uni Eropa. Ini seiring permintaan Parlemen Uni Eropa yang melarang Indonesia untuk mengekspor sawit (crude palm oil/CPO) dan biodiesel ke negara lain.

Mendengar hal ini, Mentan Amran mengancam akan mengevaluasi ekspor sawit dan biodiesel berbasis sawit ke negara-negara Eropa tersebut. “Kalau ada kerja sama yang telah kami tanda tangani, kami evaluasi,” tegas Menteri Amran dalam keterangannya, Rabu (12/4/2017).

Adapun menurut Parlemen Uni Eropa, sawit di Indonesia masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, Parlemen Uni Eropa melarang Indonesia untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.

Amran menegaskan, jika pasar sawit Indonesia bukan cuma di Eropa. Karena itu, Indonesia tidak gentar jika negara-negara Uni Eropa sepakat melarang sawit Indonesia beredar di pasar-pasar Eropa.

Bahkan sebaliknya, Amran akan akan meminta pelaku-pelaku eksportir kelapa sawit menghentikan ekspornya ke Eropa. "Indonesia jangan mau didikte sama Uni Eropa. Kalau perlu hentikan ekspor sawit kita ke sana," tegas Amran.

Dia menegaskan jika masalah sawit merupakan urusan pertanian dalam negeri. Sebab itu dia mewanti-wanti agar negara-negara Eropa tidak mencampuri kebijakan pertanian Indonesia.

“Harus diingat, sekarang ini kita konversi ke Biofuel B-20 sebanyak 3,2 juta ton, sementara Eropa mengimpor 7 juta ton. Kami telah minta ke seluruh eksportir jatah yang dikonversi biofuel enggak usah diekspor ke sana. Berikutnya kita masih punya B-30  dan itu kita butuh 13 juta ton. Artinya ekspor kita nanti berkurang karena kita jadikan biodiesel,” tambah Amran.

Apalagi Indonesia saat ini telah memiliki standar sertifikasi produk sawit dan turunan atau yang dikenal Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Selain memiliki ISPO, Indonesia juga bekerja sama terkait sertifikasi produk sawit dengan Malaysia melalui Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menteri Amran mengaku tidak takut jika harus mengevaluasi beberapa kerja sama dengan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Pasalnya, Indonesia memiliki posisi yang kuat sebagai produsen minyak sawit dunia. Bahkan, jika digabung Indonesia dengan Malaysia menguasai 80 produksi CPO dunia.

Indonesia sendiri memiliki kedaulatan terhadap sawit. Karena itu, Indonesia berhak melakukan ekspor sawit kepada negara-negara yang memang membutuhkan. Salah satunya, menghentikan ekspor ke negara-negara Eropa.

Mentan menuturkan, salah satu yang dipermasalahkan Uni Eropa adalah perluasan perkebunan sawit akan menyebabkan kerusakan hutan. Padahal setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selalu berupaya menjaga kelestarian lingkungan termasuk kesejahteraan manusia di dalamnya.

“Masih ingat, Presiden melakukan moratorium untuk sawit di lahan gambut. Jadi luar biasa perhatian presiden kepada lingkungan,” jelasnya.

Terkait hal ini, Mentan Amran malah balik menuding resolusi terhadap sawit Indonesia ini merupakan upaya kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan harga sawit Indonesia di tingkat Internasional.

Dia pun memastikan akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut mengingat resolusi ini telah mengancam kelestarian hutan di Indonesia.

“Kalau Negara Eropa selalu melakukan black campaign kepada palm oil Indonesia dan Malaysia ini berbahaya. Sebab secara tidak langsung, mereka (Uni Eropa) yang memicu kerusakan hutan. Kenapa? karena ada  community di bawah sawit, ada pekerja sawit, kurang lebih ada komunitas sebanyak 11 juta hingga 30 juta jiwa. Kalau harga CPO jatuh, petani pasti cari penghasilan lain. Kalau cari penghasilan lain, pasti pergi babat hutan. Siapa yang bisa tahan itu,” dia menegaskan.

Amran mencatat, ada beberapa negara seperti Prancis yang selalu getol melakukan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia. Mereka ini mengimpor sawit dalam skala kecil, yakni 200.000 ton.

Dia juga mengaku pemerintah akan mendorong eksportir CPO dalam negeri agar fokus pada pasar besar yang tidak mempersoalkan CPO. Negara yang dimaksud Mentan Amran adalah India, Tiongkok, Pakistan, Bangladesh, Turki dan negara lainnya.

"Eropa minta macam-macam standar, tapi belinya cuma sedikit. Kita minta ke negara eksportir CPO jangan ekspor ke Eropa lagi. Kami sudah sampaikan, ada community di bawah CPO, ada pedagang, petani, ini jauh lebih penting. Orang utan saja diperhatikan, ini orang asli. Jadi pendekatannya jangan deforestasi, tapi community welfare (kesejahteraan). Ini masalah harga diri bangsa, masalah merah putih, kita jangan mau diatur Eropa," dia menandaskan.

[vidio:]()