‎Pengusaha: Perpindahan Ibu Kota Belum Mendesak

Wacana perpindahan ibu kota telah muncul sejak era pemerintahan Soekarno pada tahun 1957.

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi wacana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. Wakil Ketua‎ Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang memandang wanaca perpindahan ibu kota ini adalah wacana lama yang sudah ada sejak masa Presiden RI Sukarno.

Sarman memandang, perpindahan ibu kota negara ke Palangkaraya untuk saat ini belum terlalu mendesak. "Yang menjadi pertanyaan, apakah waktunya sudah tepat mengingat kondisi ekonomi kita yang belum pulih sepenuhnya akibat tekanan perekonomian global yang belum stabil," kata Sarman dalam keterangannya, Kamis (13/4/2017).

Selain itu, baginya, biaya perpindahan ibu kota akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, perlu dipertimbangkan alangkah lebih baik ibu kota dipindahkan setelah kondisi ekonomi membaik dan APBN kita mumpuni untuk melakukan hal ini.

Pemerintah diminta lebih baik fokus merampungkan berbagai pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan. Tentu agar dampak dan manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Setelah itu, perlu dijelaskan kepada masyarakat apa dampak yang akan dirasakan atas perpindahan tersebut. Apalagi ibu kota negara merupakan milik masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ibu kota juga menjadi pusat koordinasi, pusat komunikasi, dan pusat kebijakan.

"Bukan hanya sekadar kepentingan masyarakat Jakarta ataupun masyarakat Palangkaraya," ujarnya.

‎Seperti diketahui, wacana perpindahan ibu kota telah muncul sejak era pemerintahan Sukarno pada 1957 yang memilih Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai alternatif ibu kota. Pada era pemerintahan Soeharto juga muncul wacana itu karena ingin memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan Jonggol Cariu.

Di masa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga muncul gagasan tersebut, tapi lantas tidak ada progress-nya. Dan saat ini isu perpindahan ibu kota negara kembali mengemuka setelah Presiden Jokowi memerintahkan Bappenas untuk melakukan kajian memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. (Yas/Gdn)