Pendapatan Negara Terkumpul Rp 295 Triliun dalam 3 Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi pendapatan negara selama kuartal I 2017 mencapai Rp 295,1 triliun atau 16,9 persen dari total target Rp 1.750,3 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Defisit fiskal pun tercatat menyempit menjadi 0,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi fiskal tersebut dipengaruhi pencapaian asumsi makro sampai dengan 31 Maret ini. Pertumbuhan ekonomi tetap 5,1 persen, inflasi 3,6 persen dari asumsi 4 persen.

SPN 3 Bulan tercapai 5,2 persen atau lebih rendah dari target di APBN 2017 sebesar 5,3 persen, dan rupiah 13.348 per dolar AS atau lebih tinggi dari asumsi 13.300 per dolar AS.

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di kuartal I ini realisasinya US$ 51 per barel atau melampaui target US$ 45 per barel.

Lifting minyak sama dengan asumsi 815 ribu barel per hari, dan gas bumi 1.181 juta barel setara minyak per hari atau lebih tinggi dari target di APBN 2017, yaitu 1.150 juta barel setara minyak per hari.

"Penerimaan negara sampai dengan 31 Maret ini lebih positif dibandingkan pencapaian tahun lalu," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers di Gedung BPPK, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Secara detil, Sri Mulyani menyebut, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 295,1 triliun lebih besar dibanding capaian periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 247,5 triliun.

Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) sebesar Rp 237,7 triliun atau 15,9 persen dari target Rp 1.498,9 triliun. Realisasi ini melampaui pencapaian tahun sebelumnya 13,3 persen sebesar Rp 204,5 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 57,4 triliun atau 22,9 persen dari target Rp 250 triliun. Lebih tinggi dibanding realisasi 31 Maret 2017 sebesar 17,5 persen atau Rp 42,9 triliun.

Pada pos belanja negara dari target sampai akhir tahun Rp 2.080,6 triliun, realisasinya mencapai Rp 400 triliun atau 19,2 persen dari target sepanjang Januari-Maret 2017. Penyerapan ini melebihi periode sama di tahun lalu sebesar 18,7 persen atau Rp 390,9 triliun.

Rinciannya belanja pemerintah pusat tercapai Rp 204,8 triliun atau 15,6 persen dari target Rp 1.315,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa dengan realisasi Rp 195,2 triliun atau 25,5 persen dari patokan target Rp 764,9 triliun.

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp 92,4 triliun hingga 31 Maret ini atau 12,1 persen dari target Rp 763,6 triliun, sedangkan belanja non Kementerian/Lembaga tercatat dari Rp 552 triliun, realisasinya 20,4 persen atau Rp 112,5 triliun.

Sementara transfer ke daerah, pemerintah telah menyalurkan Rp 195,2 triliun atau 27,7 persen dari target Rp 704,9 triliun. Terdiri dari dana alokasi umum 32,4 persen menjadi Rp 133 triliun dari target sampai akhir tahun Rp 410,8 triliun. Realisasi dana desa terpantau masih nihil alias belum terserap dari target Rp 60 triliun di 2017.

"Jadi defist APBN 2017 sampai 31 Maret ini sebesar Rp 104,9 triliun atau 0,77 persen dari PDB. Realisasinya 31,8 persen dari target Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap PDB. Dengan begitu, ada kelebihan pembiayaan anggaran senilai Rp 82,9 triliun," jelas Sri Mulyani.

Pemerintah melalui Kemenkeu, diakui Sri Mulyani akan menjaga momentum penerimaan perpajakan supaya target sampai akhir tahun dapat terpenuhi. Dia mengatakan, realisasi penerimaan perpajakan di kuartal I ini masih disokong oleh penerimaan pajak dari program pengampunan pajak (tax amnesty).

Sri Mulyani meminta kepada Ditjen Pajak untuk fokus untuk menggunakan hasil maupun data yang diperoleh dari tax amnesty guna meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

"Presiden sudah meminta Kementerian/Lembaga melakukan penghematan dari belanja barang. Kita masih terus menghitung dari penghematan belanja operasional dan barang agar bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur Asian Games, LRT, dan proyek prioritas nasional. Kita terus upayakan pendanaan dari APBN tetap dijalankan tapi tetap menjaga rambu kehati-hatian," kata Sri.