Ini Proyek Prioritas Nasional yang Dibangun di Aceh

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana membangun sejumlah proyek prioritas nasional di Aceh pada 2018. Hal ini guna mendukung pembangunan di Bumi Serambi Mekah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mangatakan, proyek prioritas nasional yang akan dibangun di provinsi tersebut antara lain‎ jalur kereta api (KA) Bireun–Lhokseumawe, pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Konstruksi SBSN), pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa.

Kemudian pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan, serta penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk take off dan landing secara online dan realtime yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung prioritas nasional infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman.

"Pemerintah juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional ketahanan pangan seperti pembangunan Bendungan Kaureto, pembangunan Bendungan Rukoh, dan pembangunan Bendungan Tiro. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh,”" ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 sebesar 5,6 persen, Bambang berharap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat tumbuh sebesar 5,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh perlu didukung sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Kemudian sektor konstruksi; sektor administrasi pemerintahan, sektor transportasi dan pergudangan; sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi total sebesar 82,92 persen.

"Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86 persen dan tingkat pengangguran sebesar 7 persen,”" kat dia.

Bambang menjelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan yang memacu investasi serta infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Tema ini menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati beberapa Prioritas Nasional, yaitu antara lain  pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi.

Kemudian ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah dan politik, hukum, pertahanan serta keamanan.

"Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh pengarusutamaan revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik," jelas dia.

Untuk mendukung prioritas nasional, Bambang berharap pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program. "Artinya fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya," lanjut dia.

Sedangkan dalam pembahasan dengan kabupaten/kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program atau kegiatan prioritas nasional serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program atau proyek prioritas nasional.

Dalam hal ini, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. “Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, tetapi berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan,”" tandas Bambang.