26 BUMN Masih Rugi, DPR Minta Pemerintah Tak Segan Rombak Direksi

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 26 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mencatatkan kerugian pada kuartal I 2017. Total kerugian yang dicetak oleh BUMN mencapai Rp 3,8 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto‎ mengatakan, kerugian yang dialami oleh BUMN tersebut tidak bisa dipukul rata. Sebab, tidak semua kerugian ini diakibatkan oleh buruknya manajemen pengelolaan pada BUMN-BUMN tersebut.

"Harus dibedah satu demi satu. Inikan baru kuartal I, yang jelas soal ini saya berbeda sudut pandang dalam melihat kerugian BUMN tersebut," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Perum Bulog mengalami kerugian paling besar yaitu sebesar Rp 903 miliar pada kuartal I lalu. Namun kerugian ini bukan lantaran kesalahan manajemen, melainkan karena belum terdistribusikannya beras pra sejahtera (rastra).

Selain itu, lanjut Darmadi, kerugian yang dialami BUMN bisa disebabkan oleh ada yang karena praktik korupsi oleh direksi, ada yang karena penugasan pemerintah, ada yang karena faktor eksternal atau risiko bisnis, dan ada yang karena faktor tekanan global serta faktor faktor lain.

"Intinya kami harus memanggil BUMN-BUMN tersebut untuk diklarifikasi dulu penyebabnya. Baru bisa tahu penyebabnya. Nah tugas DPR memanggil mereka untuk diklarifikasi, dicari akar permasalahan kemudian baru DPR ikut serta memberikan saran perbaikan," kata dia.

Namun Darmadi juga berharap pemerintah bisa bersikap tegas terhadap jajaran direksi BUMN yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Bahkan jika dinilai tidak mampu, pemerintah diminta tak segan untuk ‎mengganti direksi tersebut.

"Kalau dinilai tidak mampu kan tinggal diganti oleh menteri lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menteri kan selaku RUPS. Jadi menteri harus tegas dan berani mengganti jika direksi tidak mampu. Menteri jangan nggak enak hati," tandas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Industri Argo‎ dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menjelaskan kerugian itu bukan disebabkan karena kinerja perusahaan yang buruk. "Itu lebih dikarenakan Bulog belum bisa menyalurkan Rastra pada tiga bulan pertama ini. Jadi cost terus jalan, tapi barangnya belum disalurkan," kata Wahyu.

Belum adanya penyaluran rastra dari Bulog, dikatakan Wahyu, karena belum adanya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Sosial mengenai penerima program rastra tersebut.

Setiap bulan, Perum Bulog mendapatkan perintah penyaluran rastra sebesar 250 ribu ton beras. Dengan demikian beras yang belum disalurkan Bulog selama tiga bulan awal 2017 mencapai 750 ribu ton.

"Jika ditotal ada 750 ribu ton yang belum disalurkan, nah jika itu disalurkan. Bulog sebenarnya dapat pendapatan itu sekitar Rp 1 triliun, jadi untung sebenarnya," paparnya.

Wahyu mengungkapkan, saat ini SK dari Mensos tersebut sudah dikeluarkan pada pertengahan bulan ini. Maka dari itu, saat ini Perum Bulog tengah sibuk menyalurkan banyak rastra. "Jadi sekarang lagi gencar-gencarnya, istilahnya mereka menyalurkannya di rapel saat ini," tutup Wahyu. (Dny/Gdn)