Bila Jadi Ibu Kota, Kalteng Perlu Pasokan Listrik 2.100 MW

Liputan6.com, Palangkaraya - Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Jawa. Salah satu kota yang disiapkan adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengamat energi menyatakan, perlu pembangkit listrik dengan kapasitas besar untuk mendukung Palangkaraya sebagai ibu kota negara.

Pengamat energi dan juga Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menjelaskan, sebuah ibu kota perlu ditunjang dengan sistem kelistrikan yang handal. Oleh karena itu, perlu dibangun pembangkit dengan kapasitas yang besar. 

"Sistem kelistrikan harus dipikirkan secara jangka panjang, 10-20 tahun ke depan," jelas dia saat berdialog dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah, Selasa (2/5/2017). 

Ia melanjutkan, saat ini di Kalimantan Tengah telah terdapat pasokan listrik sebesar 700 MW. Jika akan menjadi ibu kota maka pasokan listrik yan dibutuhkan bisa tiga kali lipat atau sebesar 2.100 MW.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, Kurtubi yakin seharusnya di Kalimantan Tengah sudah bisa membangun pembangkit dengan kapasitas 2.100 MW.

Sebelumnya pada 10 April 2017, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tengah mengkaji pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kota lain. Salah satu kota yang gencar disebut sebagai kota pengganti Jakarta yaitu Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, cepat atau lambatnya pemindahan‎ ibu kota ini bergantung pada keputusan pemerintah. Selain itu, juga terkait dengan skema pembiayaan yang akan dilakukan dalam pemindahan ini.

"Itu kan, tergantung keputusan pemerintah. Berapa lamanya tergantung skema pembiayaan yang sedang dilakukan. Kami pakai skema yang tidak memberatkan APBN," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melakukan kajian terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upaya merealokasi ibu kota Indonesia ini dilakukan untuk pembangunan Indonesia sentris.

"Sebenarnya sudah diwacanakan Presiden, tapi tentu mesti dibahas oleh Bappenas. Coba tanya Bappenas sudah sejauh mana," jelas Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki.

Dia mengaku, sudah ada pembahasan perihal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya oleh Presiden Jokowi. Hanya saja masih bersifat informal. "Baru informal," ujar dia.