Pengusaha: Upah Minimum Sudah Jadi Komoditas Politik

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut isu Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini telah menjadi barang dagangan politik.

Kebijakan untuk memutuskan upah tersebut tak pernah dikomunikasikan ‎kepada pengusaha, namun pengusaha yang pada akhirnya kena getahnya.

"Yang kita atau pengusaha hadapi saat ini UMP sudah jadi komoditas politik," keluh Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani dalam acara Melanjutkan Sinergi Membangun Negeri di kantor Ditjen Pajak, Jumat (5/5/2017).

Hariyadi mengharapkan agar setiap kebijakan publik dalam hal ini kenaikan upah minimum untuk terlebih dahulu dikomunikasikan kepada pengusaha.

"Calon penguasa ‎mau menaikkan UMP tapi tidak pernah bertanya ke kita. Akhirnya ujung-ujungnya kita yang suruh bayar (kenaikan UMP). Itu yang terjadi, dan ini adalah contoh yang kurang baik karena setiap kebijakan publik harus dikomunikasikan," jelas dia.

Pengusaha, Hariyadi mengakui khawatir pemerintah pusat dan daerah akan terus larut dalam dinamika ‎politik di Indonesia akhir-akhir ini. "Harusnya peserta yang datang ke acara ini banyak, tapi karena ada aksi 505, banyak yang tidak hadir. Ini tidak baik," papar Hariyadi.