Tarik Dana Repatriasi, Sri Mulyani Yakinkan WP bahwa RI Aman

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan terus mengejar dana repatriasi yang belum masuk ke Indonesia sebesar Rp 18 triliun. Penegasan tersebut disampaikan terkait kekhawatiran pengusaha bahwa komitmen dana itu tidak akan pulang ke Tanah Air mengingat suhu politik yang kian memanas.

"Kita akan tetap sesuai dengan apa yang disampaikan Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty. Kalau dia bentuknya repatriasi, kita berharap harta yang dibawa ke Indonesia sesuai apa yang disampaikan," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Untuk diketahui, komitmen dana repatriasi pada program pengampunan pajak atau tax amnesty sejak akhir Maret 2017 sebesar Rp 146,6 triliun. Sementara yang benar-benar masuk ke Indonesia sebesar Rp 128,3 triliun. Sehingga masih ada Rp 18,3 triliun dana repatriasi dari Wajib Pajak (WP) yang belum pulang.

Terkait tensi politik, khususnya di DKI Jakarta yang memanas sejak beberapa bulan terakhir, Sri Mulyani mengaku pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga iklim yang kondusif, sehingga perekonomian tidak terganggu.

"Situasi saat ini kami akan lakukan usaha supaya kepercayaan, keamanan, dan persepsi risiko Indonesia bisa dijaga dengan baik," Sri Mulyani menerangkan.

Dia optimistis ekonomi maupun investasi Indonesia tidak terganggu akibat tensi politik di DKI Jakarta karena kasus penodaan agama. "Kita akan terus berusaha untuk bisa meyakinkan bahwa suasana keamanan maupun ketertiban dan proses politik di Indonesia dilihat sebagai suatu proses demokrasi yang normal dan aman," jelasnya.

Lebih jauh dia menilai, pemilihan kepala daerah di Jakarta dan proses demokrasi yang terjadi saat ini merupakan suatu aspirasi dari masyarakat. Situasi ini diyakini tidak akan mengganggu perbaikan ekonomi nasional.

"Kalau kita lihat dengan negara lain, ini adalah sesuatu yang sifatnya aspirasi dari masyarakat. Kita harap ini tidak akan mengganggu konfiden terhadap perbaikan dari kegiatan ekonomi negara ini," kata Sri Mulyani.