Pemerintah Tiru Meksiko untuk Genjot Investasi Pencarian Migas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meniru kebijakan Meksiko untuk menggaet penanam modal mencari minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Untuk diketahui, investasi pada sektor hulu tersebut menurun pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, hal yang ditiru dari Meksiko adalah membuka data hulu migas yang ada di Indonesia. Dengan begitu calon investor dapat dengan mudah mendapatkan akses data blok migas yang menjadi incaran-nya.

"Mengikuti apa yang dilakukan teman kita di Meksiko, untuk menarik lebih banyak investasi di hulu," kata Wiratmaja, saat menghadiri ‎Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2017, di Jakarta Convention Center, Kamis (18/5/2017).
‎
Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dengan memangkas izin yang berada di Kementerian ESDM, dari sebelumnya 1‎04 izin menjadi 6 izin saja. Selain itu mempercepat waktu perizinan maksimal 20 hari. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017.

"Kita sudah merilis Peraturan Menteri ESDM baru untuk menyederhanakan perizinan," ‎kata Wiratmaja.

Wiratmaja melanjutkan, selain itu menerapkan sistem bagi hasil migas gross split.  Sistem tersebut membuat perhitungan bagi hasil migas antara pemerintah dan kontraktor lebih fleksibel.

"Mari kita lihat karena ada banyak manfaat jika menggunakan gross split, cepat, fleksibel dan lain-lain," tutur Wiratmaja.

Dalam forum sama, Direktur Jenderal Hubungan Investor dan Promosi, Kementerian Energi Meksiko, ‎Nicole David Palau ‎mengungkapkan, langkah dalam meningkatkan investasi migas adalah mengubah tata kelola industri migas.

Caranya dengan membuka peluang perusahaan asing untuk mengelola ladang migas dan mereformasi kebijakan fiskal di sektor hulu.

Selama ini pengelolaan hulu dimonopoli oleh BUMN Migas Meksiko, Pemex. Setelah membuka akses pasar, investasi migas di Meksiko meningkat di tengah harga minyak yang masih rendah. "Karena ada leadership dari Presiden dan Menteri, reformasi energi bisa diterima dan berjalan," ujar David.