Anggaran Bikin Sertifikat 3 Juta Lahan Tunggu Restu Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan mempercepat distribusi 5 juta sertifikat lahan di 2017. Faktanya di lapangan, ada kekurangan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun untuk menerbitkan 3 juta sertifikat lahan, sehingga perlu tambahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani mengungkapkan, Kementerian Keuangan sedang mengevaluasi kebutuhan anggaran untuk 5 juta sertifikat lahan di 2017. Evaluasi ini bersama dengan Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Anggarannya ya BPN. Nanti kita review, kita cocokin (data)," ujar Askolani saat berbincang dengan wartawan di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Untuk diketahui, dana yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 hanya Rp 1,4 triliun. Anggaran tersebut hanya cukup untuk 2 juta sertifikat tanah, sedangkan kebutuhan 5 juta sertifikat lahan mencapai Rp 2,8 triliun. Itu artinya, ada kekurangan Rp 1,4 triliun guna memenuhi 3 juta sertifikat sisanya.

"Ya masih ada sekitar Rp 1,2 triliun-Rp 1,4 triliun. Nanti angka pastinya menunggu persetujuan Menkeu," Askolani menambahkan.

Kekurangan anggaran sertifikat tanah itu bisa dipenuhi dari APBN Perubahan 2017 maupun sebelum APBN-P. Pemerintah sedang melihat waktunya. Jika APBN-P terlalu lama, maka kemungkinan besar dana Rp 1,2 triliun-Rp 1,4 triliun dapat diambil dari dana kebutuhan mendesak di APBN 2017.

"Bisa di APBN-P atau sebelum APBN-P. Nanti kita lihat timing-nya. Kalau sebelum APBN-P, dari dana kebutuhan mendesak di pos Bendahara Umum Negara (BUN) yang memang untuk kegiatan-kegiatan urgent," ujarnya.

Menurut dia, permohonan tambahan anggaran untuk sertifikat lahan harus mendapat persetujuan dari Menkeu. "Nanti tunggu approval Menkeu. Sekarang kan lagi review, mekanismenya tetap ada di Menkeu," Askolani menegaskan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan tetap berupaya mengalokasikan anggaran untuk program atau kegiatan prioritas pemerintah, termasuk 5 juta sertifikat tanah yang masuk dalam reformasi agraria.

"Sesuai dengan prioritas, kita akan usahakan di sekarang ini maupun nanti dengan APBN-P," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ATR atau Kepala BPN, Sofyan Djalil, mengaku Menkeu akan menambah anggaran untuk menuntaskan bagi-bagi 5 juta sertifikat tanah di 2017.

"Sejauh ini anggaran kami sampai bulan ini. Tapi bulan ini akan ditambah oleh Menkeu untuk mencapai 5 juta sertifikat tanah," kata mantan Menko Bidang Perekonomian itu. (Fik/Gdn)