Pemerintah Belum Restui Pelepasan Saham Blok Mahakam ke Total

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, menegaskan belum ada persetujuan pemberian hak partisipasi (participating interest/PI) pengelolaan Blok Mahakam ke PT Total E&P Indonesia dengan porsi 39 persen.

Arcandra mengatakan, Total sudah mengirim surat ke pemerintah yang berisi pengajuan berpartisipasi kembali dalam mengelola Blok Mahakam setelah habis kontrak pada Desember 2017. Namun, belum ada persetujuan pemerintah tentang pengajuan tersebut.

‎"Siapa yang nanya Pak Arcandra sudah setujui 39 persen. Suratnya sudah masuk," kata Arcandra, di Kantor Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Menurut Arcandra, saat ini sedang dilakukan pengukuran nilai (valuasi) saham yang akan dilepas ke perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Prancis tersebut, agar harga yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar.

"Sedang kita valuasi. Sesuai dengan valuasi lapangan tersebut. Kalau 30 persen berapa, 39 persen berapa, harus sesuai dengan market value," tutur Arcandra.

‎Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui PT Total E&P Indonesia akan membeli 39 persen saham di Blok Mahakam, blok minyak dan gas bumi (migas) tersebut dioperasikan PT Pertamina (Persero) mulai Januari 2018.

Luhut mengatakan, ia telah mendapat laporan dari Arcandra Tahar terkait keinginan Total berpartisipasi kembali di Blok Mahakam setelah masa kontraknya sebagai operator habis pada akhir 2017.

"Sudah dibilang Pak Arcandra. Sampai sekarang sudah tidak ada masalah lagi dengan Total," kata Luhut, pekan lalu.‎

Menurut Luhut, jika ingin berpartisipasi mengelola Mahakam, perusahaan migas asal Prancis tersebut harus membeli saham ‎partisipasinya. Rencananya besaran saham yang akan dibeli sebesar 39 persen.

‎"Dia beli sudah mau 39 persen itu, tadinya mau gratis sekarang beli, siap menjual dengan 39 persen," ucap Luhut.