BPH Migas Ingin Terlibat pada Proyek Infrastruktur Gas

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ingin terlibat dalam pembangunan infrastruktur gas. Tujuannya agar proyek tersebut lebih efisien sehingga menciptakan harga gas murah.

Kepala BPH Migas Fanshurullah As ‎mengatakan, saat ini keberadaan BPH Migas terkait pengawasan kegiatan hilir migas belum optimal. Contohnya, pembangunan pipa gas yang terbentang dari Arun Lhokseumawe Aceh Utara ke Belawan Sumatera Utara.

Pada proyek tersebut, BPH Migas hanya sebagai penentu besaran biaya angkut gas melalui pipa (tol fee) saja.

"Kita harapkan ke depan, sekarang BPH Migas keberadaannya setengah hati. Contoh Arun Belawan BPH Migas dilibatkan di ujung, itu juga dari kantor jasa pelayanan publik," kata Fanshurullah di Jakarta, Sabtu (3/6/2017).

Fanshurullah mengungkapkan, peran BPH Migas ke depan dalam mengawasi pembangunan infrastruktur gas harus lebih optimal. Dengan terlibat sejak proses awal perencanaan pembangunan sampai penentuan besaran tol fee.

Hal ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur gas sesuai dengan kondisi yang ada sehingga biaya pembangunan menjadi lebih murah. Kemudian diharapkan dapat menyederhanakan struktur harga gas sehingga menjadi lebih murah.

 "Ke depan BPH Migas dilibatkan dari desain dasar, detail desain. Kemudian volume benar nggak ini jangan dibesar-besarkan, sekarang minta aturan yang melibatkan BPH," ujarnya.

Selain ingin terlibat dalam pembangunan infrastruktur gas, BPH Migas juga akan mengawasi kegiatan hilir gas alam cair ‎(Liquified Natural Gas/LNG), CNG, dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Selama ini lembaga tersebut hanya mengawasi penyaluran gas bumi melalui pipa saja.

‎"Ke depan BPH Migas harus mengatur kegiatan hilir migas, LNG CNG, LPG itu diatur," dia menandaskan.