Bawang Putih dan Utang Jadi Bahasan Rapat Kerja Sri Mulyani-DPR

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Dalam rapat tersebut, bawang putih dan utang menjadi catatan DPR yang diusulkan kepada pemerintah.

Dalam rapat kerja ini selain Sri Mulyani juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017). Rapat kerja ini dipimpin Azis Syamsuddin.

Rapat tersebut membahas dan menyepakati empat agenda berdasarkan hasil Panitia Kerja (Panja). Pertama, Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan. Kedua, Panja RKP dan Prioritas Anggaran 2018.

Ketiga, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, serta terakhir Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP 2018.

Untuk agenda pertama, Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan, bersih dari tanggapan pemerintah dan DPR atas catatan dari Panja. Sehingga agenda pertama ini dapat disepakati hari ini.

"Untuk laporan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dapat disepakati hari ini," ucap Azis saat mengesahkan laporan Panja.

Politikus dari Fraksi Golkar ini kemudian melanjutkan pembahasan laporan Panja RKP dan Prioritas Anggaran 2018 setebal 32 halaman. Atas laporan ini, Panja memberikan catatan di halaman 6 dengan menambahkan vaksinasi balita dan anak pada sasaran prioritas kesehatan.

"Kemudian di halaman 16 pada prioritas ketahanan pangan, sasarannya diusulkan tidak hanya bawang merah, tapi juga bawang putih. Karena Indonesia sekarang banyak impor bawang putih," Azis mengatakan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro mengatakan, prinsipnya pemerintah tidak keberatan menambahkan prioritas kesehatan dengan sasaran vaksinasi balita dan anak. Begitupula dengan poin kedua terkait bawang putih.

"Tapi kita harus koordinasi dengan Menteri Pertanian, apakah benar-benar menjadi sasaran umum. Intinya kita tidak keberatan mengakomodir usulan Banggar DPR," jelasnya.

Setelah mendengar tanggapan pemerintah, Azis kembali membacakan keputusan bahwa Banggar mengesahkan laporan Panja RKP dan Prioritas Anggaran 2018 dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP 2018.

Ketiga, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat. Dalam laporan ini, Azis mengungkapkan, DPR perlu mendapatkan tanggapan dari pemerintah khususnya di halaman 11, program pengelolaan utang negara. Panja mengusulkan supaya ditambahkan kewajiban pemerintah menjaga stabilitas utang pemerintah dan swasta.

"Hal ini (pengelolaan utang pemerintah dan swasta) merupakan hasil rapat internal yang memerlukan perhatian," ujar Azis.

Dalam tanggapannya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan DPR harus berhati-hati dalam penyusunan kalimat kewajiban pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah dan swasta karena dapat berimplikasi serius.

"Kalau di satu kalimat ditambahkan utang swasta, maka memberi kesimpulan bahwa pemerintah wajib memenuhi asas akuntabilitas dalam pengelolaan utang pemerintah dan swasta. Secara legal, nanti memberi implikasi seolah-olah pemerintah berkewajiban terhadap utang swasta," terang dia.

"Ini akan sangat berbahaya sekali terhadap preseden karena ini dokumen legal dan politik yang bisa dijadikan dasar bagi siapapun yang memberikan utang swasta, lalu swastanya tidak bisa membayar, mereka bisa mengklaim ke pemerintah karena pemerintah harus memenuhi kewajiban akuntabilitas," tambahnya.

"Jadi mungkin dibuat saja terpisah, di mana pemerintah bisa memonitor terus menerus secara hati-hati exposure utang swasta, apakah itu lembaga keuangan atau masyarakat secara umum dan dampaknya terhadap perekonomian," Sri Mulyani menyarankan redaksional kalimat pada laporan Panja.

"Jadi kalimatnya, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta memantau terus menerus exposure utang swasta dari luar negeri termasuk BUMN agar menjaga risiko terhadap perekonomian. Laporan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat bisa disepakati ya," Azis ketuk palu.

Laporan agenda keempat, Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP 2018, diakui Azis tidak terdapat catatan. "Terhadap pengesahan laporan Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat disepakati," tutur Azis.

"Hasil rapat ini akan dibawa ke Rapat Paripurna pada 11 Juli mendatang," dia menuturkan.

Di akhir rapat, Sri Mulyani kembali menyampaikan apresiasinya terhadap Banggar DPR atas Panja RAPBN 2018 dan RKP 2018, atas kesimpulan yang telah dicapai. "Kita berharap kualitas APBN dari tahun ke tahun semakin membaik, sehingga menjadi instrumen bagi pemerintah dan DPR utk menyelesaikan masalah struktural dalam perekonomian dan negara kita," harapnya.

"Kita akan melakukan finalisasi atas kesepakatan ini terhadap keseluruhan postur anggaran dan detail dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah di 2018," tutup Sri Mulyani.

Tonton video menarik berikut ini: