Arahan Presiden ke Menteri PPN Terkait Perpindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Presiden Jokowi memberi sinyal dukungan rencana pemindahan ibu kota, namun meminta harus ada kajian yang matang.

"Arahannya dilakukan kajian yang mendalam, dan kota yang dipilih nanti mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," kata Bambang usai Raker Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Menurut Bambang, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mengkaji secara serius kota yang tepat sebagai lokasi pusat pemerintahan, termasuk kebutuhan pendanaan dan skema pembiayaannya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Sekarang kan kita masih kajian, pasti semua diajak bicara. Tapi ya belum ada proposal resmi," ujar Mantan Menteri Keuangan itu.

Bambang juga enggan membeberkan opsi kota yang akan menjadi ibu kota atau pusat pemerintahan Indonesia yang baru.

Dia hanya memastikan, pusat pemerintahan akan pindah ke Kalimantan, sementara pusat bisnis, keuangan, dan ekonomi tetap berada di Jakarta. Hal ini sama dengan Amerika Serikat (AS), Washington DC sebagai pusat pemerintah dan New York sebagai pusat bisnis.

"Kalau 2018, hanya proses persiapan. Jadi kalau kajian selesai akhir 2017, maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menyiapkan semua detail engineering design. Kemudian persiapan untuk pemindahan," terang Bambang.

Dia menyebut, pemindahan seluruh pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan membutuhkan waktu minimal 4 tahun sampai 5 tahun. "Pemindahan butuh waktu lama, minimal 4-5 tahun," pungkas Bambang.

Tonton video menarik berikut ini: