300 Ribu Ha Lahan di Kalteng Disiapkan untuk Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus melakukan kajian terkait pemindahan ibu kota negara. Setidaknya ada tiga lokasi yang tengah dikaji sebagai pengganti Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, tiga lokasi tersebut yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan di Kalimantan Tengah telah ada lahan yang disiapkan seluas 300 ribu hektare (ha).

‎"Belum tahu (lokasinya). Di Kalimantan Tengah di sebelah utara Palangkaraya, itu 300 ribu ha. Di Kalimantan saya belum tahu malahan. Di Kalimantan Selatan saya tidak ngerti. Saya kalau spekulasi kan tidak enak," ujar dia di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Terlepas di mana lokasi pemindahan ibu kota ini, lanjut Basuki, yang jelas di lokasi tersebut harus ada lahan luas yang masih dikuasai oleh negara. "Yang penting lahan masih dikuasai negara. Ada yang menawarkan kepada Presiden. Nanti Presiden yang memutuskan," kata dia.

Namun demikian, Basuki masih enggan berbicara banyak terkait masalah ini. Menurut dia, hal tersebut masih harus menunggu pengkajian dari Kementerian PPN/Bappenas. ‎"Itu belum. ‎Karena kita belum pasti di mana," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, selain kajian, persiapan pemerintah lainnya dalam merealisasikan pemindahan ibu kota, yakni landasan hukum, detail desain kota, dan sebagainya dalam periode 4-5 tahun. Paling penting, pemerintah akan menggandeng swasta.

"Setelah kajian, kita persiapkan fisik lebih banyak mempersiapkan landasan hukum, detail desain kota, dan lainnya. Kita akan kerja sama dengan badan usaha," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Sementara itu, Deputi Menteri PPN Bidang Pengembangan Regional, Arifin Rudiyanto menambahkan, kajian yang dilakukan Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi kriteria fisik lingkungan, keamanan, ketersediaan lahan. Kajian ini harus diputuskan secara politik.

"Setelah kajian, baru tahap persiapan lahan, skema pendanaan, dan sebagainya. Usai itu, baru pelaksanaan. Jadi masih panjang," Arifin mengatakan.

Ia mengaku, pemerintah belum dapat memastikan calon-calon daerah yang tepat sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan Indonesia yang baru ke depan. Pemerintah bahkan sedang mempelajari keberhasilan negara lain dalam memindahkan pusat pemerintahannya, seperti Brasil ke Brasilia, Kazakhstan ke Astana, dan lainnya.

"Belum tahu daerahnya. Yang pasti kita lihat seperti apa lahannya, apakah airnya cukup, apakah aman dari bencana alam atau buatan. Itu kriterianya dan pastinya di luar Jawa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak cuma Jawa," jelasnya.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: