Pemindahan Ibu Kota Jangan Sampai Ganggu Pelayanan Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menunggu kajian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan selesai dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Perpindahan pusat pemerintahan nantinya diharapkan tidak akan mengganggu layanan investasi kepada para investor maupun calon investor.

Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, seperti pemilihan lokasi, dampaknya, sumber pembiayaan, dan kepastian waktunya.

"Kami tunggu saja hasil studi dari Bappenas. Bagaimana rencana pemindahan ibu kota, di mana lokasinya, perencanaannya, jadwal waktunya, sumber pembiayaan," tegas Azhar saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Perencanaan yang matang, tutur Azhar, sangat penting untuk sebuah kebijakan besar. Alasannya, karena ini berkaitan dengan pelayanan kepada para investor dan calon investor. Jangan sampai pemindahan ibu kota membuat pelayanan publik ke masyarakat, termasuk kegiatan penanaman modal, terganggu.

"Layanan publik pemerintah kan tidak boleh terhenti, jadi ya harus dengan perencanaan yang sangat matang,"ujarnya.

Khusus untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Azhar menjelaskan, sudah dilaksanakan dengan sistem online. PTSP Pusat di BKPM, ujarnya, malah sudah menerapkan tanda tangan digital atau digital signature, sehingga sangat memudahkan para investor.

"Karena sudah online di PTSP dan digital signature di PTSP Pusat BKPM, akan semakin tidak memerlukan pertemuan fisik antara staf atau pejabat di PTSP dengan para investor. Sudah bisa berinteraksi via online," tandas Azhar.

Sebelumnya, Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness, Erick Sugandi mengatakan bahwa dampak positif pemindahan ibu kota bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan pemerataan pembangunan antardaerah.

"Proses penyiapan gedung-gedung dan infrastruktur baru di tempat baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi di lokasi baru tersebut dan daerah-daerah sekitarnya," jelas dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Bahkan bila pemindahan ibu kota selesai terlaksana, kota dan provinsi yang dipilih sebagai lokasi baru akan menjadi pusat pertumbuhan baru.

Dampak positif lainnya, pemindahan ibu kota juga akan meringankan beban Jakarta dari sisi sosial ekonomi. Dari sisi pertahanan, pemerintah akan dipaksa memperkuat pertahanan di ibu kota berada maupun wilayah di sekitarnya.

"Selama ini pertahanan Indonesia masih condong terpusat di Jawa. Jika ibu kota pindah ke Kalimantan, maka akan terjadi hal sebaliknya" dia menandaskan.