Menko Luhut: Punya Utang Bukan Berarti Ekonomi RI Tak Baik

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan‎, tidak ada yang salah dari utang yang dimiliki Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan‎ angkat bicara terkait masalah utang pemerintah Indonesia. Hal ini menanggapi banyak kritikan tentang utang luar negeri yang terus mengalami peningkatan.

Luhut mengakui, ‎utang pemerintah terus naik. Namun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 27 persen. Angka tersebut masih aman karena di bawah aturan yang ada. Dalam Undang-Undang, rasio utang terhadap PDB harus di bawah 60 persen.

"Orang mengatakan kita punya utang. Iya, kita punya utang, tapi utang kita kalau dilihat pada rasio GDP selalu di bawah 30 persen," kata Luhut, saat menghadiri ‎Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurut Luhut, tidak ada yang salah dari utang yang dimiliki Indonesia, selama utang tersebut dilakukan untuk membiayai hal yang produktif, bukan untuk membayar utang yang jatuh tempo. "Utang itu sepanjang produktif itu tidak masalah, makanya saya tantang kemarin,‎" ucap Luhut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menilai rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 30 persen. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang pemerintah di negara-negara anggota G20.

Posisi utang pemerintah mencapai Rp 3.672,43 triliun per akhir Mei 2017. Utang itu naik sekitar Rp 5 triliun dari posisi April 2017 sekitar Rp 3.667,41 triliun.

Sementara di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, pemerintah mengajukan usulan tambahan pembiayaan utang pada kisaran Rp 42,3 triliun-Rp 76,6 triliun.

"Saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G20 lainnya," tulis Sri Mulyani.

Lanjutnya, dengan defisit di kisaran 2,5 persen dari PDB, ekonomi Indonesia mampu bertumbuh di atas 5 persen. Artinya stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian, sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif.

"Dengan kata lain, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati)," Sri Mulyani menegaskan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), diakui Sri Mulyani, tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan.

Lebih jauh Sri Mulyani menambahkan, pembangunan ini tertunda dan tidak maksimal karena dalam kurun waktu 20 tahun belakangan, pemerintah Indonesia fokus menangani krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: