Pemerintah Harus Cegah Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemerintah tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali menguat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bappenas) semakin serius menyiapkan rencana pemindahan ibu kota dengan melakukan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.

Country Manager Rumah.com, Wasudewan, menjelaskan pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah hal yang baru. Namun bila ini terjadi di Indonesia, tampaknya Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital. Karenanya, selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.

“Isu yang sedang menghangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan. Untuk itu kami mencoba memberikan solusi bagi para pencari lahan baik untuk rumah maupun yang lain untuk mendapatkan transparansi data properti yang kami hadirkan melalui Rumah.com Property Index,” jelas Wasudewan dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2017).

Data Rumah.com Property Index ini cukup penting digunakan karena merupakan hasil analisis dari 400 ribu listing properti yang diakses 3,4 Juta pengunjung Rumah.com setiap bulannya. Para pengunjung tersebut juga mengunjungi 17 Juta halaman properti Rumah.com setiap bulan.

Sebagai contoh, dari listing yang ada di Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangka Raya, salah satu kota yang disebut akan jadi calon ibu kota baru, masih dibanderol cukup terjangkau, kisaran Rp 350 ribu per meter persegi untuk lahan yang terletak strategis tepat di tepi jalan. Sementara untuk lahan kosong yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, harga di pasaran jauh lebih murah lagi yakni hanya sekitar Rp 40 ribu per meter persegi.

Menurut Wasudewan, kenaikan harga tanah biasanya akan terjadi jika pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Palangka Raya atau jika sudah mulai marak pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan lain-lain.

Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik. Karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu kota baru tersebut maka pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.

“Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota ini adalah spekulan tanah. Sehingga kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting,” pungkas Wasudewan.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: