Liputan6.com, Jakarta Wacana pemindahan ibu kota negara terus bergulir. Pemerintah pun kini tengah mengkaji sejumlah provinsi sebagai calon ibu kota baru.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan‎ sebenarnya jika ingin memenuhi rasa keadilan, pemerintah ingin mengkaji semua provinsi sebagai calon pengganti Jakarta. Namun, hal tersebut dikhawatirkan membuat proses pengkajian tak efektif dan efisien.
"Kita sudah minta Kementerian PUPR untuk melihat secara teknis di beberapa daerah. Untuk keadilan sebenarnya yang dipertimbangkan harusnya semua provinsi," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Minggu (16/7/2017).
Advertisement
Sebagai contoh, wilayah Jonggol, Jawa Barat atau Provinsi Banten tidak masuk dalam kajian yang dilakukan Bappenas. Hal ini lantaran lokasinya yang dekat dengan Jakarta.
‎"Tapi kalau di Jonggol sama saja dengan Jakarta, Banten juga begitu. Ya mungkin harus dipertimbangkan, tapi tidak perlu diteliti lebih dalam," kata dia.
Oleh sebab itu, lanjut Kennedy, pihaknya memilih provinsi lain untuk dikaji dalam proses pemindahan ibu kota ini. Namun dia enggan merinci provinsi mana saja yang saat ini masuk dalam kajian Kementerian PPN/Bappenas.
"Nggak tahu (provinsi mana saja), yang penting kita kerjakan dan keinginan ada. Misalnya provinsi lain harus diminta data-data lahannya, dan lain-lain. Kita minta ingin memanfaatkan lahan yang dikuasi pemerintah. Itu salah satu kriteria. Nah saya tidak tahu di Jawa ada tidak lahan yang dikuasi pemerintah," tandas dia.
Seperti diketahui selain Palangka Raya, Jonggol juga sempat disebut-sebut jadi calon pengganti Jakarta sebagai ibu kota baru.