Liputan6.com, Jakarta PT Tiga Pilar Sejahtera Fooatau TPS kini tengah dirundung masalah. Usai Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan dan Operasi Penurunan Harga Beras Mabes Polri menggerebek gudang beras milik anak usahanya, PT Indo Beras Unggul (IBU) karena diduga melakukan praktik curang penjualan beras.
TPS Food merupakan perusahaan yang tercatat di bursa saham dengan konde AISA. Mengutip laporan keuangan perseroan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (24/7/2017), TPS Food tercatat mengantongi penjualan konsolidasi Rp 6,54 triliun pada 2016, naik 8,9 persen dari tahun sebelumnya Rp 6,01 triliun.
Dengan perolehan tersebut, perseroan berhasil mencatatkan laba usaha Rp 1,28 triliun, meningkat 73,34 persen dari Rp 739,43 miliar pada tahun 2015.
Advertisement
Baca Juga
Adapun perolehan
penjualan tersebut dikontribusi dari bisnis makanan dan beras. Dilihat dari sisi kinerja per divisi usaha, beras memberikan Â
kontribusi 61,28 persen dari total penjualan konsolidasi. Â
TPS Rice mencatat penjualan sebesar Rp 4,01 triliun yang meningkat Â
1,28 persen dari penjualan 2015 sebesar Rp 3.960,37 miliar. Sementara laba kotor TPS Rice meningkat 38,76 persen dari Rp 562,15 miliar menjadi Rp 780,04 miliar di 2016.
Sementara hingga kuartal I 2017, TPS Food mencatat penjualan Rp 1,45 triliun, lebih rendah dibandingkan kuartal I 2016 yang mencapai Rp 1,66 triliun.
Dari total penjualan tersebut, dikontribusi dari penjualan makanan sebesar Rp 563,6 miliar dan beras mencapai Rp 922,4 miliar.
Pada bisnis beras, TPS Food memiliki dua pabrik beras yakni di Purwakarta Jawa Barat dan di Sragen, Jawa Tengah. Total kapasitas produksi sebesar 480.000 ton per tahun.
Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT TPS Food Anton Apriyantono saat dihubungi Liputan6.com menyangkal perusahaan, tempatnya bergabung itu telah merugikan negara terkait kasus pemalsuan itu. Ini mengingat omzet perseroan tak sebesar yang dituduhkan sebagai kerugian negara hingga Rp 10 triliun.
"Kalau dibilang negara dirugikan, dirugikan di mananya?. Apalagi sampai bilang ratusan triliun, lha wong omzet beras TPS saja hanya Rp 4 triliun per tahun, lagi-lagi pejabat negara melakukan kebohongan publik," ucap dia, saat dihubungi Sabtu 22 Juli 2017.
Anton meminta sebelum pemeriksaan, tuduhan dugaan pemalsuan beras subsidi itu dikonfirmasi dulu. "Sebelum melakukan itu tolong konfirmasi dulu tuduhannya, dikaji ulang," pinta dia.
Gudang beras milik PT IBU digerebek Kamis, 20 Juli malam. Penggerebekan itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dalam penggerebekan itu, ikut serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menyebutkan jika kerugian negara terkait dugaan pemalsuan dan pengoplosan beras subsidi di gudang beras milik PT IBU mencapai Rp 10 triliun.
"Hitungan kerugiannya seperti ini, yaitu harga beras di petani sekitar Rp 7.000/kg dan harga premium di konsumen sampai Rp 20.000/kg. Jika diasumsikan selisih harga ini minimal Rp 10.000/kg dengan pengkalian beras premium yang beredar 1,0 juta ton atau 2,2 persen dari beras 45 juta ton setahun, maka kerugian keekonomian ditaksir Rp 10 triliun," ujar Kepala Subbidang Data Sosial-Ekonomi pada Pusat Data dan Sistem Informasi, Ana Astrid dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/7/2017).
Ana mengungkapkan ini menanggapi kabar jika ada kebohongan publik perihal kerugian negara terkait penggerebekan gudang PT IBU di Bekasi pada Kamis 20 Juli lalu.
Dia pun menjelaskan, yang dimaksud beras subsidi dimulai saat proses memproduksi beras tersebut. Terdapat subsidi input yaitu subsidi benih Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun. Ini ditambah bantuan sarana dan prasarana bagi petani dari pemerintah yang nilainya dikatakan mencapai triliunan rupiah.
"Di luar subsidi input, ada juga subsidi beras sejahtera (Rastra) untuk rumahtangga sasaran (pra sejahtera) sekitar Rp 19,8 triliun yang distribusinya satu pintu melalui BULOG, dan tidak diperjualbelikan di pasar," jelas Ana.
Tonton video menarik berikut ini: