Bappenas: Tak Masalah Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa

Komisi XI DPR RI tidak setuju usulan tambahan anggaran jakian pemindahan ibu kota yang diajukan Bappenas sebesar Rp 7 miliar.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa tidak akan ada masalah koordinasi jika ibu kota baru berada di luar Jawa. Beberapa negara lain juga telah berhasil memindahkan ibu kota meskipun jarak antara ibu kota lama dengan baru cukup jauh.

Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Bappenas, Senin (24/7/2017), anggota Komisi XI DPR RI Elviana mengkritisi wacana pemindahan ibu kota Indonesia. ‎"Apa tidak terlalu jauh memindahkan ibu kota ke luar Jawa? Tidak bisa meniru Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya?" kata Elviana.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, perpindahan ibu kota dengan jarak yang cukup jauh hingga berpindah pulau sudah dilakukan negara lain. Oleh karena itu hal tersebut bukan tidak mungkin juga dilakukan oleh Indonesia.

"Brasil pindah dari Rio de Janeiro ke Brasilia 2 jam, itu lebih jauh dari Jakarta ke Balikpapan. Jadi masalah jarak bukan masalah karena sudah biasa dilakukan. Nigeria juga melakukan dengan memindahkan dari Lagos ke Abuja," kata Bambang.

Dalam memindahkan ibu kota Bappenas akan melakukan kajian, sehingga ketika wacana tersebut direalisasikan tidak menimbulkan masalah baru. Untuk biaya pemindahan bisa melibatkan swasta, sehingga tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Ini pemindahan yang benar, membangun kota baru, bagaimana kajiannya agar proses ini tidak memberatkan APBN‎," tutup Bambang.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menyatakan tidak setuju usulan tambahan anggaran yang diajukan Bappenas sebesar Rp 7 miliar. Tambahan anggaran tersebut untuk kajian perpindahan ibu kota baru.

Ketua Rapat Kerja RKA K/L Komisi XI DPR, Soepriatno, mengatakan, anggaran Bappenas semula sebesar Rp 1,360,8 triliun menjadi Rp 1,358,9 triliun. Jadi ada pemotongan anggaran Rp 1,8 miliar.

"Kesimpulannya, untuk Bappenas pemotongan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar," kata Soepriatno, saat menyebutkan kesimpulan RAKL, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Soepriatno menuturkan, pengajuan tambahan anggaran Bappenas sebesar Rp 7 miliar untuk kajian pemindahan ibu kota, tidak dikabulkan dalam rapat yang membahas pemangkasan anggaran tersebut. "Kita tahun depan, kita mulai lagi, energinya kita alihkan untuk yang lain," tutur dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: