Menkeu: RI Akan Jadi Negara dengan Ekonomi Terbesar ke-5 Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 pada tahun 2045 atau 100 tahun sejak Indonesia merdeka. Namun, pemerintah harus bekerja keras agar hal tersebut bisa terwujud. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia, pertumbuhan ekonomi mesti dijaga pada level 6 persen.

"Kalau Indonesia bisa tumbuh 6 persen, ekonomi dijaga, pada 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5," kata dia dalam acara Supermentor ke-20 di Jakarta, Selasa malam (25/7/2017).

Dengan menjadi ekonomi terbesar ke-5 maka produk domestik bruto (PDB) RI mencapai US$ 9,1 triliun dan pendapatan per kapita akan mencapai US$ 29.300. Itu akan setara dengan negara seperti Korea Selatan, Italia, dan Spanyol.

Namun memang, untuk meraih hal itu perlu didukung peningkatan teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Menurut Sri Mulyani, pemerintah sudah memulainya saat ini dengan berinvestasi menggenjot pendidikan. Salah satunya, dengan mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan.

"Sekarang mencapai Rp 400 triliun bahkan Rp 410 triliun, tapi setiap hari saya jadi Menteri Keuangan ke mana-mana dengarnya keluhan mengenai pendidikan. Dari kelas masih jelek, guru kurang berkualitas, kurikulum yang membebani. Tantangan kita bagaimana membuat anggaran pendidikan menjadi benar-benar terpakai sehingga anak-anak muda Indonesia mampu mendapatkan proses belajar," jelas dia.

Dengan pendidikan, akan lahir orang-orang Indonesia yang memiliki keterampilan. Kemudian, memiliki nilai dan etos kerja yang baik.

Kemudian, untuk menggapai pertumbuhan ekonomi yang baik, perlu pula pembangunan infrastruktur. Pasalnya, infrastruktur Indonesia relatif tertinggal.

"Indonesia tertinggal cukup lama, untuk tidak membangun infrastruktur. Bukan karena waktu itu presidennya tidak peduli. Karena setiap presiden di republik ini pada masanya menghadapi berbagai persoalan, dari mulai krisis ekonomi 1997-1998 yang banyak sekali memakan APBN untuk memperbaiki sektor keuangan," jelas dia.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya mengejar ketertinggalan tersebut. Menkeu mengatakan, infrastruktur bukanlah suatu kemewahan tapi kebutuhan.

"Presiden Jokowi dihadapkan pada 18 tahun republik ini tidak mampu membangun dan mengejar ketertinggalan infrastruktur. Sementara populasi meningkat dan kelas menengah semakin besar mereka meminta solusi," kata dia.

Tak berhenti di sana, pekerjaan pemerintah saat ini ialah membangun institusi yang melayani masyarakat. "Mungkin yang tidak keliatan ialah membangun institusi, reformasi bagaimana institusi di Indonesia bisa menjadi institusi yang melayani, responsif, efisien," tukas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: