Daripada Nganggur, Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menilai dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun sebaiknya diinvestasikan di tempat aman sehingga menguntungkan seperti pembangunan infrastruktur. Dengan demikian hasil investasi yang aman dapat mensubsidi biaya haji yang diharapkan menekan ongkos.

"Kedua, dari sisi pengelolaan keuangannya. Paling penting di sini, bagaimana uang yang ada, dana yang ada bisa dikelola diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi biaya sehingga nanti bisa lebih turun terus," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Rabu (26/7/2017).

Lebih lanjut ia menuturkan, skema pengelolaan haji seperti ini juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia.

"Ini yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya untuk haji Malaysia caranya memang seperti ini. Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain, karena kita ini paling gede, hajinya paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang mau pergi haji," ujar dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melantik keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sejumlah nama masuk dalam keanggotaan tersebut, salah satunya mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Keagamaan (Kemenag) Anggito Abimanyu.

Jokowi menyatakan, dengan adanya badan ini, dirinya berharap pengawasan dan pengelolaan haji menjadi lebih baik lagi. Lantaran Indonesia merupakan negara yang paling banyak memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini: