Porsi BUMN pada Proyek Infrastruktur Dinilai Terlalu Besar

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mengevaluasi porsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek infrastruktur di dalam negeri. ‎Hal ini menyusul permintaan Bank Dunia yang menginginkan agar pihak swasta mendapatkan porsi yang lebih besar pada proyek infrastruktur di Tanah Air.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan keluhan dari investor swasta terkait porsi BUMN yang dinilai terlalu besar.

"Peran BUMN yang dianggap terlalu besar. Banyak sekali. Menurut beliau (Jokowi), beliau mendengarkan dari semua dari investor, misalnya BUMN, mendapatkan penugasan, yang mengerjakan anak perusahaannya, cucu perusahaannya," ujar dia dalam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (27/7/2017).

Dalam pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, lanjut Basuki, Presiden Jokowi juga mendapatkan keluhan yang serupa. Bahkan Kim meminta agar pemerintah Indonesia memberikan porsi yang lebih besar pada swasta. "World Bank meminta supaya swasta diberikan ruang yang sama," lanjut dia.

Namun menurut Basuki, hal ini akan terus ditindaklanjuti pemerintah. Sebab Menteri BUMN Rini Soemarno juga belum memiliki data yang pasti terkait porsi BUMN ini.

"Persepsinya begitu, Bu Menteri belum memberikan datanya, seberapa besar sih, apa iya besar sekali. Itu belum tahu. Tapi persepsinya akan begitu," kata dia.

Tonton video menarik berikut ini: