Kadin Minta Peraturan yang Hambat Investasi Dicabut

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya untuk berhati-hati
saat menerbitkan aturan. Tindak lanjut permintaan presiden ini, Kadin meminta kementerian segera mencabut peraturan yang ditengarai menghambat investasi.

“Untuk pembangunan kita perlu investasi, mestinya kebijakan yang tidak
kondusif itu harusnya ditiadakan. Setiap kebijakan itu dipikirkan dulu lah dampak multipliernya bagaimana?,” kata Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani di Jakarta.

Menurut Rosan, keinginan Presiden Jokowi sangat jelas yakni meningkatkan investasi masuk ke Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh dan tenaga kerja terserap.

Namun, terkadang ini tidak terlaksana, dengan masih adanya beberapa peraturan menteri yang tidak mendukung pertumbuhan dunia usaha. “Pak Presiden kan inginnya memudahkan kebijakan untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Jadi itu harus diterjemahkan secara benar oleh kementerian. Kebijakan itu implementasinya di bawah juga harus sama,” dia menuturkan.

Rosan juga menyoroti kebijakan yang tumpang tindih dan berlawanan antara peraturan yang satu dengan lainnya. Kondisi ini mempersulit pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Dia  meminta pemerintah turut melakukan harmonisasi kebijakan, terutama beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. “Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga harus diharmonisasi sehingga sama dengan kebijakan yang ada di pusat,” dia menjelaskan.

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Ketahanan Pangan Franciscus Welirang
mengakui masih adanya beberapa peraturan menteri yang menghambat
investasi. Menteri terkait diharapkan segera merevisi peraturan tersebut.

“Saya harapkan kementeriannya mau me-reject dan me-review (peraturan yang tidak pro investasi tersebut),” dia menambahkan.

Sebab kalau tidak segera direvisi, maka pengusaha dipastikan tidak
akan menambah investasinya. Alhasil jika tidak ada investasi, maka dipastikan pajak tidak akan bertambah.

Wakil Ketua Komite Tetap Perkebunan Kadin Teguh Patriawan menambahkan, pengusaha berinvestasi terkadang merupakan sebuah pengorbanan. Sebab tidak semua investasi yang mereka lakukan menangguk keuntungan.

Senada, dia meminta menteri lebih bijak mengeluarkan peraturan. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang pro investasi sangat dibutuhkan dunia usaha. Apalagi investasi diperlukan untuk mendukung pembangunan.

“Karena tidak mungkin semuanya dikerjakan pemerintah. Makanya dalam
pembangunan itu kan ada andil pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Jadi kita harapkan yang baik, pemerintah sebagai regulator menyiapkan
regulasi yang bagus dan mendukung dunia usaha,” dia menandaskan.

Tonton video menarik berikut ini: