Menko Darmin: Indonesia Bukan Negara Kaya Tanah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, Indonesia bukan negara yang memiliki tanah melimpah ruah. Luas wilayah Indonesia lebih didominasi kepulauan, sehingga distribusi atau kepemilikan lahan di negara ini sangat mengkhawatirkan.

"Jangan salah, kita bukan negara yang melimpah ruah tanahnya. Kita sering keliru mungkin dari ujung timur ke barat wilayah kita sangat luas. Tapi kita sering lupa, lautan kita lebih luas," ujar Darmin saat memberi pengarahan di acara Rakernas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Darmin menjelaskan, dari seluruh luas wilayah Indonesia yang mencapai 535 juta hektare (ha), sebesar 66 persen merupakan lautan dan sisanya 34 persen atau sepertiga dari total luas wilayah merupakan daratan.

"Dari jumlah wilayah daratan, 33 persen di luar kawasan hutan dan 67 persennya adalah kawasan hutan," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Menurut data, Darmin menjelaskan, Indonesia masuk dalam negara dengan hutan terluas nomor 8 di dunia. Untuk lahan yang bertutupkan hutan, Indonesia pun masih di bawah Brasil, Kongo, dan Peru. Ia mengatakan, Brasil dari 4,13 juta kilometer (km) persegi luas hutan, lahan bertutup hutan 59 persen.

"Paling tinggi adalah Kongo di mana lahan bertutup hutannya mencapai 67 persen, Brasil 59 persen, Peru 58 persen, dan Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebesar 50 persen lahan bertutup hutan atau 909 ribu km persegi," ujar Darmin.

Lebih jauh Darmin menuturkan, jika dilihat dari total luas lahan termasuk hutan dibagi penduduk Indonesia, paling kecil ada di Jawa, yakni 0,08 ha per kapita per kepala. Sumatera 0,87 ha per kapita per kepala, Kalimantan 3,4 ha per kapita per kepala, Sulawesi seluas 1 ha, Papua 10,3 ha per kapita per kepala.

Akan tetapi kalau dikeluarkan hutannya, Kalimantan 1,1 ha per kapita per kepala, Sulawesi 0,42 ha, Jawa 0,07 ha, dan Papua 0,86 ha per kapita per kepala.

"Karena kondisinya seperti ini, distribusi lahan sering disebut kepemilikan lahan di Indonesia pada level mengkhawatirkan. Di Jawa justru lebih mengkhawatirkan. Makanya kita bikin kebijakan ekonomi berkeadilan, yang memberikan kesempatan yang sama untuk distribusi lahan," pungkas Darmin.