Ubah Skema Pembiayaan, Investasi LRT Hemat Rp 10 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menetapkan skema pembiayaan untuk proyek light rail transit (LRT) Jabodebek. Skema tersebut dianggap lebih hemat hingga Rp 10 triliun.

Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Septian Hario Seto menerangkan, mulanya prasarana LRT Jabodebek menelan biaya hingga Rp 23 triliun. Namun, dengan perhitungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), biaya itu mampu dipangkas sampai Rp 21,7 triliun.

Lanjutnya, sempat muncul pemikiran jika proyek tersebut dibiayai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun itu akan memberatkan negara. Lantaran, bunganya bisa mencapai Rp 10 triliun.

"Dulu sempat ada ide, kita lakukan pinjaman bank 100 persen nanti 10 tahun kemudian dicicil. Kalau dicicil 10 tahun kan beban bunganya berat dan itu membebani APBN. Kalau kita hitung-hitung beban bunganya sendiri bisa mencapai Rp 10 triliun. Jadi proyek ini bisa membengkak mungkin dari Rp 21,7 triliun plus Rp 10 triliun Rp 31,7 triliun. Plus nanti sarananya Rp 5 triliun itu sekitar Rp 37 triliun," jelas dia, di lokasi proyek LRT Jakarta, Jumat (4/7/2017).

Skema pun diubah dengan kebutuhan investasi sekitar Rp 27 triliun terdiri Rp 21,7 triliun prasarana dan Rp 5 triliun sarana (kereta). Pembiayaan itu tidak langsung dari APBN, tapi melibatkan PT KAI sebagai operator.

Pemerintah sendiri telah menyuntikkan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Adhi Karya Tbk dan KAI dengan total di kisaran Rp 9 triliun. Dana itu sebagai modal untuk mencari pinjaman bank dengan total Rp 18 triliun.

Dia menuturkan, keterlibatan KAI untuk meredam pembengkakan biaya pada proyek LRT. Menurutnya, KAI bisa menutup pembengkakan itu dari aliran dana yang diperoleh dari penumpang.

"Karena cash flow yang dihasilkan dari proyek LRT sangat besar Pak. Di tahun-tahun awal memang masih kecil oleh karena itu nanti ada subsidi, tapi setelah 12 tahun ini bisa membayar utang banknya sendiri," ujar dia.

Untuk membayar pinjaman bank tersebut, dia menuturkan, pemerintah akan menyuntikkan subsidi sekitar Rp 16 triliun-Rp 17 triliun selama 12 tahun.

"Jadi total negara keluar ada PMN Rp 9 triliun plus nanti subsidi mungkin angkanya sekitar Rp 16-17 triliun jadi totalnya sekitar Rp 9 triliun tambah Rp 17 triliun sekitar Rp 26 triliun. Dibanding kita harus keluar sekitar hampir Rp 37 triliun," ujar dia.

Swasta Juga Komitmen Biayai LRT

Septian mengatakan, sebesar 70 persen proyek LRT akan dibiayai oleh pinjaman perbankan dengan nilai Rp 18 triliun-Rp 19 triliun melalui KAI. Selain bank pelat merah, bank swasta juga telah menyatakan minat untuk membiayai proyek ini.

"Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga dan sebagainya sudah menyatakan minatnya," ujar dia.

Dia menuturkan, pemerintah memberikan bunga pinjaman 8,25 persen. Selain perbankan, manajer investasi seperti BlackRock juga menyatakan minat.

"Karena kalau dilihat bunganya 8,25 persen dijamin pemerintah. Kalau utang pemerintah sekarang obligasi kan sekitar 7 persen jadi saya pikir return baik dan dijamin pemerintah. Saya pikir minat dari swasta akan cukup besar," tukas dia.