Bangkitkan Sekolah Pelayaran, Menko Luhut Siap Dobrak Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah menerima dua laporan saat kunjungan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelayaran Katangka, Makassar. Pertama, penurunan jumlah siswa dan kedua, beberapa SMK di Makassar telah menutup bidang studi pelayarannya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Luhut segera memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan masalah yang ternyata bersifat lintas kementerian atau lembaga tersebut.

“Didoakan saja semuanya, (birokrasi) ini akan saya akan dobrak supaya (solusi) itu jadi,” tegas Luhut dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Luhut akan segera menggelar rapat pada pekan depan dengan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Ristekdikti, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Serta keterlibatan Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Sekolah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) Gowa.

"Sebanyak 79 persen wilayah Indonesia adalah laut. Masa untuk masalah begini saja, kita tidak mau selesaikan?" ucap Luhut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengidentifikasi masalah ke dalam tiga faktor utama, yakni terkait sertifikasi, kualitas guru, dan kecukupan sarana prasarana.

Khusus masalah kualitas guru, ia menggarisbawahi status para guru produktif yang harus mengantongi sertifikat tenaga pendidik khusus SMK Kemaritiman, supaya nantinya para guru tersebut memiliki kapabilitas serta profesionalisme yang mumpuni.

“Pentingnya status para guru produktif, kenapa? Karena jika tidak ada guru produktif, nantinya tidak ada orang profesionalnya,” kata Luhut.

Pendidikan Vokasi Kemaritiman

Menko Luhut menjelaskan joint resource bisa menjadi solusi sementara terkait mahalnya pengadaan peralatan simulator yang bisa mencapai harga Rp 7 miliar-9 miliar per unit.

“Tinggal nantinya kita hitung bagaimana tahapnya membuat (program joint resource) ini supaya bisa berjalan. Jadi nantinya bisa sharing. Misalnya bagaimana soal simulator agar tidak perlu ada di tiap sekolah, tapi mungkin hanya di beberapa sekolah saja,” ujarnya.

Pendidikan vokasi kelautan ini menjadi perhatian Kemenko Kemaritiman karena pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kelautan merupakan salah satu pilar kebijakan kelautan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.  

Bahkan pasal 7 peraturan tersebut secara khusus memberikan tanggung jawab kepada Menko Kemaritiman untuk melaporkan pelaksanaannya secara terintegrasi kepada Presiden, setelah berkoordinasi dengan lintas Menteri Koordinator.

Selain itu, setiap Menteri Kabinet Kerja, Kepala BNSP, dan 34 Gubernur wajib menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.