Jawaban Sri Mulyani atas Keluhan Petani Singkong di Bogor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati meluncurkan program ultra mikro yang menyalurkan kredit di bawah Rp 10 juta untuk para pedagang kaki lima, pedagang asongan, nelayan pesisir sampai petani. Tujuannya demi meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Dalam acara Sinergi Pemerintah dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat melalui Inklusi Keuangan, Sri Mulyani mendapat keluhan dari warga Desa Pasir Angin, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, yakni Waroh. Ia mengeluhkan kehidupan petani yang tengah dilanda kesulitan saat ini.

Waroh merupakan penerima kredit ultra mikro sebesar Rp 3 juta. Ia mengaku di depan Sri Mulyani, akan menggunakan uang tersebut untuk usaha tani singkong di lahan seluas 2.000 meter persegi.

Dalam dialognya dengan Menkeu, Waroh mengeluhkan harga singkong yang tengah turun drastis. Saat ini, diakui Waroh, harga singkong sebesar Rp 40 ribu per pikul. Ia menjualnya kepada makelar di Bogor.

"Petani sekarang lagi susah, Bu. Harga singkong sekarang lagi murah jadi Rp 40 ribu per pikul. Kalau nasib baik, bisa dapat 30 pikul, tapi kalau tidak paling 15 pikul," tutur Waroh di Bogor, Senin (14/8/2017).

Menjawab keluhan tersebut, Sri Mulyani mengaku bahwa ada yang harus diperhatikan dari sektor atau industri nasional, termasuk di bidang pertanian. Sementara sektor perdagangan masih bertumbuh cukup baik.

"Tadi kita lihat warung putarannya cukup bagus. Tapi kalau komoditas pertanian, barangkali harus kita perhatikan. Jadi kita akan berdiskusi dan memikirkan untuk mem-follow up itu," tegas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 1,5 trliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 untuk program ultra mikro, yaitu membantu usaha-usaha yang selama ini tidak terjamah oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Dari 61 juta usaha, hanya 17 juta yang masuk ke KUR. Sedangkan 44 juta belum mendapatkan akses bantuan dari pemerintah. Kita harapkan bisa disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, selama ini sekitar 44 juta usaha sangat mikro ini hanya tersentuh akses pembiayaan dari rentenir dengan iming-iming syarat yang mudah. Oleh karenanya, pemerintah ingin masuk membantu usaha ultra mikro tersebut pembayaran cicilan sesuai kemampuan.

"Jadi mereka bisa pinjam Rp 1 juta-Rp 10 juta. Syarat mudah, tanpa agunan, dan pengembalian uang sesuai kontrol mereka sendiri. Mereka bisa membayar secara mingguan," ia menerangkan.

Dengan dana yang langsung diterima oleh rakyat, seperti KUR, kredit ultra mikro, termasuk bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan Sri Mulyani dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di kelompok bawah.

"Daya beli tentu saja penting, akses penting, ketimpangan perlu dikurangi sehingga kelompok bawah bisa mendapatkan tambahan manfaat dari APBN kita. Sedangkan untuk kelompok menengah, lebih kepada kesempatan kerja dan harga yang stabil. Itu yang pemerintah lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: