Jokowi: Rakyat Papua Harus Nikmati Harga BBM dan Sembako Sama

Liputan6.com, Jakarta - Di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Sebab, selama 72 tahun merdeka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Pemanfaatan pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok Tanah Air.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri.

"Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik," kata Jokowi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2017, Rabu (16/8/2017).

Tak hanya itu, Jokowi juga ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan warga lain di wilayah lain Indonesia. Pemerintah juga ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil.

"Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik. Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat," tuturnya.

Pemerintah juga menargetkan kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, tapi Jokowi tidak ingin cepat cepat berpuas diri. 

"Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017," terang dia.

Jokowi yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, Indonesia akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia.

Pembangunan yang berkeadilan akan membuat negeri ini semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia.

"Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa," jelas Jokowi.

Saksikan video di bawah ini: