Usulan Pembangunan Apartemen DPR Belum Masuk Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku belum menerima usulan pembangunan apartemen di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pagu anggaran lembaga rakyat itu masih dipatok Rp 5,7 triliun pada RAPBN tahun depan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran bagi DPR sebesar Rp 5,7 triliun atau naik 50 persen di RAPBN 2018 dari outlook di APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 3,8 triliun. Bahkan DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah anggaran sebesar Rp 7,25 triliun di 2018.

"Itu kan usulannya DPR (Rp 7,25 triliun). Tapi kan pemerintah sudah punya posisi Rp 5,7 triliun," kata Askolani saat Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Askolani lebih jauh menjelaskan, pemerintah menerima usulan anggaran dari berbagai Kementerian/Lembaga. Namun pengalokasian pagunya tetap memperhatikan kemampuan APBN. Untuk diketahui, belanja Kementerian/Lembaga di RAPBN 2018 diperkirakan sebesar Rp 814,1 triliun dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun.

"Kan ada mekanismenya, misalnya TNI, usulan anggarannya bisa mencapai Rp 150 triliun, tapi kan dikasihnya cuma segitu. Kementerian PUPR pun demikian, karena kan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskalnya," ujarnya.

Menurut Askolani, pemerintah dan DPR akan membahas secara lebih detil mengenai RAPBN 2018, termasuk pagu anggaran Kementerian/Lembaga. "Nanti semua didiskusikan. Kalau memang ada ruang, mungkin diakomodasi di pembahasan, tapi kalau tidak ada ruang, ya adanya segitu. Kita kan juga ada batas," ia menerangkan.

Terkait usulan pembangunan kompleks atau apartemen anggota DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan, Askolani mengaku penggunaan anggaran Rp 5,7 triliun itu bukan untuk membangun apartemen DPR. "Tidak ada, kita tidak pernah bahas itu. Tidak ada usulan pembahasan itu (apartemen). Proposal itu belum ada," tutur dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, wacana pembangunan gedung baru DPR muncul kembali bersamaan dengan adanya usulan kenaikan anggaran untuk 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan kompleks anggota DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.

Rencananya, kompleks anggota DPR di kawasan Kalibata akan dipindahkan ke Taman Ria Senayan. "Kalau tidak salah, ada usulan itu," ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli menilai rencana itu baik, karena akan memperpendek jarak tempuh anggota saat menuju Gedung DPR RI. Mereka tidak perlu menggunakan kendaraan saat berdinas di gedung rakyat tersebut. 'Ke gedung DPR ini jalan kaki lah," ujar Fadli.

Menurut dia, lahan bekas Taman Ria Senayan lebih baik digunakan untuk kompleks anggota DPR ketimbang dijadikan mal. Karena lahan itu merupakan milik sekretariat negara.

"Bisa lebih efisien dari maintenance, juga untuk rumah-rumah jabatan termasuk di Kalibata yang luar biasa mahalnya," ucap Fadli.

Dia pun menilai, pembangunan hunian jenis vertikal atau apartemen lebih tepat ketimbang rumah biasa. Nantinya, gedung tersebut hanya akan dipakai selama para anggota DPR aktif menjabat.

"Bisa lebih murah kalau dibangun semacam apartemen tinggi. Itu pernah kita diskusikan. Rumah susun lah ya, yang layak tentu saja. Kan cuma dipinjamkan selama masa dinas," ucap Fadli.

Senada dengannya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga membenarkan rencana membangun kawasan parlemen di bekas lahan Taman Ria Senayan. Lahan tersebut dinilai tepat untuk dibangun apartemen.

"Anggota DPR nanti nggak perlu naik kendaraan. Intinya mereka menyewa di dekat DPR ini karena itu disiapkan apartemen untuk disewakan," kata Fahri.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: