Kemenperin Usul Anggaran Rp 800 Miliar untuk Revitalisasi SMK

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan anggaran sebesar Rp 800 miliar pada 2018 sebagai kebutuhan untuk merevitalisasi sekitar 1.700 sekolah menengah kejuruan (SMK). Jumlah sekolah tersebut merupakan 20 persen dari total yang ada di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar mengatakan, langkah ini bertujuan agar SMK yang terlibat dalam program pendidikan vokasi memiliki alat-alat praktik yang sesuai perkembangan teknologi produksi di industri saat ini.

"Jadi, setiap SMK bakal memperoleh anggaran sekitar Rp 500 juta lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Keuangan, yang akan dititipkan di provinsi. Pasalnya, peralatan SMK sekarang banyak yang tertinggal dua generasi," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Haris menjelaskan, pemerintah daerah harus membuat proposal untuk mengajukan SMK di wilayahnya ke Kemenkeu, dan Kemenperin akan bertindak dalam penyeleksiannya. Adapun salah satu persyaratan SMK yang bisa lolos atau memenuhi kriteria dari Kemenperin, yaitu sekolah yang lokasinya berdekatan dengan kawasan industri.

"Misalnya, kawasan industri yang menjadi pusat industri otomotif, maka SMK yang didorong adalah yang berbasis studi teknik permesinan atau pengelasan sehingga sesuai dengan kebutuhan," kata dia.

Upaya ini, lanjut Haris, sebagai wujud transformasi pendidikan SMK berbasis kompetensi yang terkait dan sepadan (link and match) dengan industri.

Dia menyebutkan, awalnya Kemenperin menargetkan 1.775 SMK dan 355 industri yang akan mengikuti program pendidikan vokasi industri hingga 2019. Namun, belum sampai akhir 2017, dari tiga tahap peluncuran program tersebut, Kemenperin telah menggandeng 1.035 SMK dan 307 industri. Ketiga tahap itu untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, serta Jawa Barat.

"Antusiasme ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia," tutur dia.

Dengan SDM terampil, diyakini dapat pula memacu produktivitas dan keunggulan sektor manufaktur nasional, selain melalui modal dan teknologi.

Oleh karena itu, program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dan industri akan terus dilanjutkan per provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Program yang diinisiasi oleh Kemenperin ini ditargetkan jumlah lulusannya mencapai sekitar 845 ribu orang pada 2019 sehingga mendukung sasaran nasional dalam menciptakan 1 juta SDM yang tersertifikasi.

Selain itu, dalam upaya mencetak tenaga kerja yang kompeten dan profesional, Kemenperin telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan (diklat) industri dengan sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja).

Pada periode 2014-2016, mereka yang sudah terserap di perusahaan sebanyak 37.334 orang. Diklat ini, antara lain untuk pembelajaran di bidang garmen, alas kaki, elektronika, animasi, pengolahan kakao dan rumput laut, kemasan, otomotif, serta furnitur.

"Kami pun akan memfasilitasi peningkatan kompetensi guru SMK melalui pelatihan dan pemagangan di industri, serta penyediaan silver expert sebagai tenaga pengajar di SMK," ungkap Haris.

Pada 2018, Kemenperin menargetkan tersedianya 1.050 tenaga pengajar yang kompeten dan profesional di SMK. Berbagai pelaksanaan program strategis tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini: