Putusan MA Bikin Taksi Online Tak Miliki Dasar Hukum?

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online harus menjadi pembelajaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Sebab, kata Dewan Pakar MTI Danang Parikesit, pembatalan aturan tersebut membuat keberadaan taksi online saat ini tak memiliki dasar hukum. Kondisi ini dinilai tidak boleh berlangsung berlarut-larut.

"Saya mengatakan yang satu ada aturan, dan yang satu tidak aturan, kembali kita bicara lagi ini bukan taksi, tapi angkutan sewa," kata Danang ketika ditemui di Hotel Grand Dhika, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Dengan tidak adanya aturan yang mewadahi salah satu moda alternatif transportasi masyarakat pada kota-kota besar ini, jika terjadi dispute di lapangan, pemerintah tidak bisa hadir dalam melindungi bisnis dan seluruh pekerja yang ada di sektor tersebut.

"Yang saya lihat kalau taksi online diatur agar negara hadir di situ sehingga kepentingan masyarakat terlindung, ini sekarang masyarakat dibiarkan sendiri. Kalau berkontrak penyedia layanan angkutan, sehingga kalau ada dispute hanya perdata," dia menambahkan.

Dikhawatirkan jika hal ini terus berlarut dan pemerintah tidak segera memperbaiki aturan yang ada, akan memicu konflik-konflik di lapangan.

Untuk itu, dia menyarankan kepada Kementerian Perhubungan untuk lebih mewadahi taksi online ini dengan aturan yang berdasarkan dari bisnis modelnya, bukan hanya dari sisi model angkutannya semata.

"Seperti di Filipina kan menetapkan kategori baru, sehingga mereka other side, karena diperlakukan komiditas layanan berbeda dengan taksi, sehingga tidak membanding-bandingkan. Makanya saya dulu pernah bilang ke Dirjen Darat untuk meminta bisnis modelnya," ucapnya.