Sri Mulyani: DPR Mau Bangun Gedung Baru, Sampaikan ke Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyarankan kepada DPR untuk meminta restu kepada rakyat Indonesia jika ingin membangun gedung baru dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini menyusul reaksi penolakan dari masyarakat setiap kali anggota dewan mengusulkan pembangunan gedung baru.

"Sebelum menyampaikan ini (gedung baru), silakan sampaikan ke masyarakat secara transparan bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya menghendaki adanya gedung baru," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Menurutnya, DPR merupakan wakil rakyat sehingga urusan pembangunan gedung baru sebaiknya ada diskusi dengan masyarakat. Setelah mendapat restu, DPR bisa mengusulkan anggaran kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Karena bagaimanapun, DPR memiliki hak bujet.

"DPR kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja. Ini memang proses politik, DPR punya hak bujet di mana dewan bisa mengusulkan berdasarkan apa yang dianggap prioritas baik yang mewakili daerah pemilihan mereka maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi mereka. Lalu itu bisa masuk ke APBN," paparnya.

Namun demikian, diakui Sri Mulyani efisiensi penggunaan anggaran sangat penting. Jangan sampai kemudian sudah dianggarkan, lalu ada reaksi penolakan dari masyarakat, kemudian tidak jadi digunakan dan malah menyebabkan inefisiensi dalam belanja negara.

"Kalau ada usulan dari dewan, kemudian rakyat yang diwakilinya bereaksi, ya dewan harus mengikuti pandangan dari mereka. Kami di Kemenkeu terutama, jangan sampai apa yang sudah dianggarkan, secara politis tidak dilaksanakan dengan reaksi negatif dari masyarakat, jadi ada Rp 2 triliun yang tidak terpakai," tuturnya.

"Ini yang kemudian menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kita. Belum lagi kalau dipakai untuk belanja lain yang makin tidak prioritas dan tidak jelas dari sisi kepentingannya," Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan.

Di RAPBN 2018, alokasi anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun atau naik 50 persen dibanding outlook di APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 3,8 triliun. Adapun dana yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru sebesar Rp 600 miliar di tahun depan.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Tetap Ingin Gedung Baru

Sebelumnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ingin terus membangun gedung baru. Kepala BURT Anton Sihombing menyatakan tidak mau kehilangan nyawa bila terus menggunakan Gedung Nusantara I.

Ia menjelaskan Gedung Nusantara I awalnya dibangun untuk maksimal menampung 800 orang. Namun, sekarang setiap harinya dapat menampung lalu-lalang minimal 5 ribu orang.

"(Yang) terpenting itu over capacity, kita tidak mau dong mati konyol berjamaah," jelas Anton, di kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2017.

Berdasarkan hasil audit Kementerian Pembangungan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menurut dia, Gedung Nusantara I mengalami keretakan dan dianjurkan diinjeksi.

Tahun lalu pun sudah ada imbauan agar anggota dewan tidak meyimpan lemari arsip berat karena sudah over capacity. "Kami tidak mengada-ada tapi itulah kebutuhan, kami nyaman kerja hasilnya bisa banyak," imbuh Anton.

Ia sekaligus menampik kabar yang beredar terkait pembangunan di sebelah Gedung Nusantara I. Anton menegaskan proyek itu bukan pembangunan apartemen. Anton menegaskan DPR lebih butuh gedung baru.